Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Kalimantan Tengah
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pauh Desa
Tanggal Lahir
15/06/1970
Alamat Rumah
Wisma DPR-RI Blok E3/382, RT.011/RW.05, Kel.Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0813 4530 8999 atau 0821 1170 4704

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
Perjalanan Politik

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sintang - , ((2004-2009)

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat - , ((2004-sekarang)

Anggota DPRD Kabupaten Sintang Fraksi PDIP - , ((2004-2009)

Anggota DPR-RI Fraksi PDIP - , ((2009-2014)

Anggota Departemen Infrastruktur DPP PDI Perjuangan - , ((2010-sekarang)

Bendahara PDIP Lampung - , ((-)

Sikap Terhadap RUU






Masukan terhadap RUU Arsitek - RDPU Komisi 5 dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Lasarus mengingatkan bahwa terkadang keberadaan UU juga membuat orang-orang tetap tidak berani kerja, maka keberadaan RUU Arsitek ini diharapkan memberikan pengaruh baik. Lasarus mengharapkan keberadaan RUU Arsitek ini nantinya akan mengantisipasi efek dari pasar bebas. Lasarus menyampaikan bahwa terkait substansi dalam RUU sebenarnya sudah kaya, tetapi terkadang kultur masyarakatnya belum tentu cocok. Lasarus berharap UU Arsitek ini bermanfaat dan menjadi kemaslahatan umat.



























Rancangan Undang-Undang Arsitek — Komisi 5 DPR-RI Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Arsitek dengan Tim Pemerintah

Lasarus mengatakan bahwa ia berpikir Komisi 5 DPR-RI bisa mengundang Pemerintah untuk kesepakatan selanjutnya.


















Penyerahan DIM RUU Sumber Daya Air serta Pembentukan Panja RUU SDA — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus mengatakan jika kita di sini sudah mengapresiasi RUU ini, Lasarus berharap semoga semuanya dapat cepat diselesaikan pembahasan RUU ini, Lasarus juga mengucapkan terima kasih.











Penyerahan DIM RUU Sumber Daya Air serta Pembentukan Panja RUU Sumber Daya Air —Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR)

Lasarus mengatakan kita di sini sudah mengapresiasi RUU ini dan Lasarus juga berharap semoga dapat cepat di selesaikan pembahasan RUU ini, dan ia mengucapkan terima kasih.







Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Lasarus (Ketua Panja RUU Sumber Daya Air)

Adanya RUU Sumber Daya Air diharapkan dapat menjadi payung hukum setelah dihapuskannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelenggaraan Sumber Daya Air tersebut diharapkan dapat menjalankan amanat Pasal 33 dalam UUD 1945 serta menghasilkan manfaat yang besar untuk rakyat. Selain itu secara keseluruhan, pada rapat Panja tahap kedua tersebut, terdapat beberapa hal yg perlu dilaporkan yaitu terkait dengan :

  • Penyempurnaan redaksi penjelasan pada norma DIM 354 tentang penjelasan pertanian rakyat.
  • Penghapusan DIM 370 yang berbunyi berbadan hukum, setelah dilakukan sinkronisasi dengan pasal lainnya.
  • DIM 601 tentang pelaporan pelaksanaan UU oleh Pemerintah kepada DPR yang disepakati untuk dihapus.

Lalu, ia pun mengatakan usulan pemerintah soal pemanfaatan air dapat diterima demi mengakomodir desa yang sudah tinggal di kawasan tersebut sebelum ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Terkait ketidakhadiran PPP dan Hanura, Lasarus sebagai perwakilan menyatakan kesetujuan kedua fraksi tersebut atas RUU Sumber Daya Air dibahas di tingkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.














Tanggapan

Penjelasan dari Pengusul RUU Arsitek dan Pembentukan Panja — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul RUU Arsitek

Lasarus mengatakan memang dalam RUU Arsitek ini masih banyak yang harus diperbaiki. Negara Indonesia ini menjadi negara satu-satunya di ASEAN yang tidak memiliki UU Arsitek. Ia menyampaikan arsitek di Indonesia tidak banyak yang bekerja di luar negeri karena terkait dengan lisensi.


Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Lasarus berharap agar komunikasi antara KNKT dan Komisi 5 DPR-RI dapat diperbaiki kedepannya. Ia meminta agar Komisi 5 DPR-RI diberikan catatan singkat atas penyelidikan kecelakaan yang dilakukan oleh KNKT.


Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Lasarus meminta agar Kemenhub RI dapat meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas untuk program zero accident dan meminta Kementerian Perhubungan RI untuk mengubah Dipa.


Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, BMKG, BPLS, dan BPWS

Lasarus menilai kehati-hatian BPLS dalam mendata penerima ganti-rugi soal Lumpur Lapindo perlu diapresiasi.


Evaluasi Angkutan Lebaran 2015 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Korlantas Polri

Lasarus menjelaskan bahwa berdasarkan kunker alat Erp langsung ditanamkan di mobil yang baru dibeli. Lasarus menanyakan kira-kira berapa tahun agar di jalan tol kita tidak perlu bayar.



Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus mengharapkan di dapilnya tersedia air bersih dimana PDAM yang ada masih dari PDAM zaman Belanda dan kualitas airnya buruk, karena banyak yang menambang emas. Menurut Lasarus, diperlukan intervensi dari pusat mengenai cakupan luas sawah, karena banyak sawah yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, pertanian jadi tidak sebaik sebelumnya dan irigasi-irigasi kecil dapat membantu ketahanan pangan termasuk ombo dan sumur. Di dapilnya banyak potensi air, tapi listriknya masih dari daerah lain. Salah satu contohnya air Sungai Kapuas sangat bagus, tapi listrik masih ketergantungan. Mengenai pembebasan lahan, Lasarus menilai tidak rumit. Justru itu menjadi kesempatan yang baik untuk mendapatkan lahan. 


Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Sintang - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Sintang

Lasarus menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang ini tidak ada air bersih, dan di rumah Lasarus juga tidak teraliri air bersih, karena air bersih hanya ada sekitar 10%. Lasarus menjelaskan bahwa sebenarnya persiapan Sintang untuk mekar sudah ada sebelum Kalimantan Utara. Lasarus menyampaikan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung di Sintang yaitu pembangunan bandara. Lasarus juga menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI sedang mempersiapkan revisi UU Jalan.


Penetapan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2016 sesuai dengan hasil Pembahasan Badan Anggaran — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Menteri Desa PDTT, Plt. Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Wakil Kepala Bapel BPLS, dan Plt. Kepala Bapel BPWS (Rapat Lanjutan)

Lasarus menegaskan nanti di kesimpulan tidak boleh ada catatan atau ada yang menolak, harus bulat atau adakan voting.


Kereta Cepat Jakarta-Bandung — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Lasarus mengatakan bahwa dari 142 km jalur trase, baru 5 km jalur yang sudah dibebaskan. Selama b to b dan tidak melibatkan pemerintah sebagai penjamin, Lasarus setuju karena hal itu yang ia pegang.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Lasarus mengatakan sesuai keputusan MK, DPR tidak masuk satuan 3 anggaran dan hanya dapat membicarakan kebijakan. Ia menanyakan kebijakan yang diambil terkait politik anggaran khusus ke bina marga. Ia menyampaikan Kementerian harus membuka kesimpulan. Ia menanyakan skala prioritas dari sejumlah dana tersebut. Ia mengatakn seluruh infrastruktur jalan dari Sabang sampai Merauke tidak hanya di dalam Komisi 5. Ia menyampaikan hasil kunker ke Kalbar dimana di sana ada 2 jembatan yang perlu ditinjau. Selain itu juga ada 5 titik yang akan dibangun lintas batas dengan Malaysia. Ia mengatakan jalan Sintang ke Senanning hanya 1 ruas dan belum menjadi jalan nasional statusnya.


Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Lasarus mengatakan bahwa banyak yang harus diperbaiki dan kecelakaan tidak terjadi karena satu faktor saja. Ia berpandangan agar UU tentang Jalan dapat direvisi. Pemerintah dan Komisi 5 DPR-RI harus rapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2017 Hasil Badan Anggaran DPR RI — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Lasarus berharap kalau ada Balai di Kalbar, tolong perhatikan sungai Kapuas.


RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS

Menurut Lasarus, secara anggaran BMKG memang dalam penyajiannya terdapat perbedaan dari sebelumnya, dan tidak ada program yang detail. Lasarus juga menyinggung Basarnas yang mementingkan peralatan, tetapi gerak cepat juga penting.

Lasarus bertanya jumlah alat-alat yang maintenance tinggi, mengapa Indonesia tidak membeli yang baru saja.

Menurut Lasarus BMKG bekerja sebelum terjadi bencana sedangkan Basarnas bekerja setelah bencana, sehingga sudah seharusnya kerjasama.


Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Kakorlantas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Basarnas

Lasarus berharap Menhub bisa fokus di darat ini serius, bisa menggunakan rekayasa lalu lintas atau cara yang lain. Dari tahun ke tahun ada penurunan angka kecelakaan, Menhub sudah sangat baik. Selanjutnya, ia mengatakan ada beberapa titik dulu Komisi 5 DPR RI deteksi rawan terjadi kecelakaan karena jalannya lurus dan terlalu nyaman, harus dibuat garis kejut di Cipali, Komisi 5 DPR RI sudah menyarankan sejak lama.


Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Lasarus mengatakan dalam konteks aturan bisa diatur secara bersama. Ia meminta untuk jangan sampai dibicarakan sana sini, tetapi programnya tidak muncul.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Lasarus mengatakan membuat sumur bor tidak terlalu mahal biayanya, satu toren bisa untuk satu kampung saat musim kemarau, hal ini menjadi jalan keluar dari kondisi krisis air bersih.


Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Lasarus mengatakan pemaparan Mendes memang yang sesuai dengan tugasnya. Ia memohon indikator desa tertinggal ini juga harus diperjelas. Selanjutnya, Lasarus menegaskan ini waktu zaman Gus Dur namanya pembangunan wilayah timur, kemudian berubah orientasi menjadi desa tertinggal dan sekarang berubuah menjadi PDTT.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus menjelaskan bahwa perlu ia tegaskan, prosedur perubahannya sudah dibaca dalam tata tertib, satu bulan setelah kita sepakati tolong sampaikan ke kita apa aja yang berubah supaya kita mengetahui konsisten agar tidak lempar batu sembunyi tangan ini tidak ada satu rupiahpun usulan kementerian yang kita tolak perlu ia tegaskan.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus meminta perhatian khusus untuk pembangunan jalan di Papua dan Kalimantan. Ia berharap dapat membicarakan pola penganggarannya lagi. Menurutnya, tingkat kecelakaan di Kalimantan sangat tinggi akibat jalanan yang sempit. Di Kalimantan, bendungan sangat luas dan panjang. Ia mengharapkan hal tersebut dapat dimaksimalkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Lasarus menyampaikan bahwa di Pontianak tidak mempunyai akses jalan yang baik, semuanya lumpuh total. Terkait air bersih, di Kalimantan hal tersebut menjadi persoalan besar, karena saat ini sudah tercemar oleh limbah. 


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Lasarus mengatakan bahwa Pontianak tidak menjadi bagian dari tol laut. Ia juga mengatakan jika pemotongan anggaran dilakukan untuk pengadaan kapal, itu tidak masuk akal. Lasarus menanyakan cara menjalankan tol laut apabila tidak ada kapal yang memadai. Ia berharap agar Dirjen Perhubungan Laut dapat fokus menjangkau masyarakat yang pulaunya tidak memiliki pelabuhan. Terakhir, Lasarus menjelaskan bahwa tujuan dibangunnya tol laut adalah untuk menyeimbangkan wilayah negara dari barat ke timur, dan sebaliknya dari timur ke barat.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017, Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Lasarus mengatakan Kemenhub harus memprioritaskan pendampingan Anggota Komisi 5 DPR RI ketika
melakukan pengawasan ke dapil. Jika tidak ditemani akan rancu, bahkan tidak etis jika yang diawasi tidak ikut. Lasarus menyampaikan ada kelebihan anak-anak penerbang yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja. Perlu upaya agar lulusan penerbang mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Lasarus berpendapat angkutan sungai lebih efesien karena dapat mengangkut lebih banyak dan lebih aman.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus mengatakan berapa slot pembiayaan jembatan gantung yang dipersiapkan Ditjen Bina Marga tahun 2018. Di dapil Kalimantan Barat, banyak sungai besar dan membutuhkan dibangunnya jembatan gantung. Lasarus mengatakan pemerataan antar wilayah adalah penting. Jembatan Sintang Sekadau perlu diperlebar, jembatan Pontianak-Singkawang bisa distudi, jembatan kapuas 2 diperhatikan.


Infrastruktur Nusa Tenggara Timur — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Lasarus mengatakan bahwa aspirasi menjadi hal yang utama dan DPR-RI akan tetap terus mendukung kemajuan NTT.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Lasarus mengatakan bahwa cara penanganan sungai harus segera diproses. Ia menanyakan penanganan yang dilakukan di Sulawesi Barat. Lasarus menginginkan adanya cara khusus untuk penanganan sungai agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu boros.


Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Lasarus melihat bahwa ada masalah serius terkait sekolah pelayaran di bawah pembinaan BPSDM Perhubungan. Ia mengatakan bahwa harus diakui jika lulusan sekolah di bawah naungan Kemenhub RI juga masih ada yang menganggur. Lasarus menginginkan agar 20 pelabuhan penyeberangan berlanjut ke 3 paket untuk segera diselesaikan. Ia juga menginginkan agar dalam pengadaan kapal perlu disimulasikan. Lalu, untuk Dirjen Perkeretaapian, lintas Selatan Jawa perlu segera diselesaikan dan ditingkatkan agar beberapa tahun ke depan ada target, karena demand yang tinggi terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lasarus meminta agar Bandara Toraja untuk segera diselesaikan. Ia menyampaikan bahwa di Kalimantan Barat beberapa dermaga penyeberangan seperti Kuantan sudah memasuki tahap 4. Terakhir, Lasarus menyampaikan bahwa terkait dengan lokasi pembebasan lahan di dapilnya sampai sekarang sudah mencapai 500 hektar, dimana bandara tersebut 240 kilometer dari Pontianak dengan jumlah penduduk ±3 juta jiwa sehingga sangat strategis. 


Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Lasarus mengatakan terkait barang dan jasa di daerah ia meminta atensi, masalah seperti yang disampaikan Pak muhidin yang tadi. Selanjutnya, Lasarus berharap Kepala Balai yang baru semoga ini menjadi pelajaran. Lasarus menegaskan Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian PUPR bermitra jadi harus bisa menjalin komunikasi yang baik.


Insiden Kecelakaan Penerbangan dan Polemik Transportasi Darat Berbasis Aplikasi Online - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Lasarus menyampaikan bahwa dirinya setuju jika selama itu mengacu pada ketentuan hukum. Lasarus sudah dapat menyimpulkan ketika membaca poin-poin dari KNKT. Lasarus menyampaikan bahwa pengalaman itu guru yang baik, dan ketentuan baru ditegakkan kewenangan dari kementerian. Lasarus berpendapat jika memang harus bangun bandara baru maka dirinya setuju, asal diniatkan. Lasarus menyampaikan bahwa selama langkah-langkah yang diambil menhub konsisten, maka ini bukan soal senang atau tidak senang. Lasarus menjelaskan bahwa terkait UU No. 22 Tahun 99 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk Gojek tidak diatur. Lasarus menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI siap untuk urai ke Bandara Halim Perdana Kusuma, sebab jangan sampai menimbulkan masalah baru di sana.


Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Lasarus menanyakan apakah semua sekolah sudah berstatus BLU. Selanjutnya, ia mengatakan di daerah ia tidak terdapat sekolah penerbangan, padahal ada Bandara yang tidak terpakai. Terakhir, Lasarus menegaskan terkait masalah pilot nanti kita membuat waktu khusus, karena ini sangat menarik.


Satuan Tiga Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus mengatakan sesuai rapat internal antar kapoksi, rapat ditunda hingga satuan 3 dilengkapi dan
disampaikan kepada Komisi 5 DPR RI untuk dipelajari terlebih dahulu. Lasarus bertanya bagaimana BUMN melakukan pembinaan kontraktor lokal.


Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR

Lasarus mengatakan terkait dengan data bahwa masing-masing Kepala Balai sudah memiliki, sehingga untuk koordinasi dengan desa mana yang perlu dibantu terkait dengan kebutuhan air bersih, nanti kita juga akan bantu carikan datanya. Dalam membuat satu sumur bor itu tidak terlalu mahal biayanya, sehingga Lasarus berpendapat untuk membuat di tengah kampung satu toren di atas kemudian masyarakat bisa mengambil ke titik itu disaat musim kemarau.



RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Lasarus mengapresiasi atas prestasi dari pesawat Indonesia sudah bisa mendapat di Eropa, dan Lasarus menyatakan bahwa Komisi 5 DPR-RI akan mendukung penuh program dari Pak Dirjen. Lasarus meminta jangan sampai kita turun peringkat klasifikasi Airlines kita. Lasarus mengutip dari Pak Jonan “lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah kembali”, sehingga suluruh fasilitas terkait keselamatan penerbangan kami akan mendukung terus. Terkait dengan banyaknya bandara yang
dibangun, disisi lain terjadi pemotongan sebaiknya yang sudah dibangun untuk dilanjutkan saja. Lasarus mengatakan dalam penentuan skala prioritas menjadi penting karena anggaran terbatas.


Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Lasarus memberikan saran agar kedepan kalau ada perubahan anggaran harus dilaporkan ke Komisi 5 DPR-RI agar dapat dilegalkan.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Lasarus memberikan pendapatnya bahwa dalam melakukan penganggaran, sudah saatnya memakai skala prioritas. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga untuk memakai konsep sama rata adalah sesuatu yang susah. Lasarus memuji sikap dari Kementerian PUPR RI yang selalu siap untuk berkomunikasi dengan Anggota Komisi 5 DPR-RI. 


Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Lasarus berharap untuk 2018 itu bahwa pola ini diperhatikan, dan jangan sampai ini disorientasi.


Penyampaian Laporan Panja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Lasarus mengapresiasi mudik sekarang dapat menekan angka kecelakaan hingga 51%. Lasarus juga mengatakan bahwa berfungsinya beberapa ruas tol sangat terbantu bisa mengurai kemacetan. Untuk tahun 2018, Lasarus berharap jauh lebih baik lagi karena akan berfungsinya tol baru.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BMKG, Sekretaris Utama BNPP, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Lasarus mengatakan bahwa BMKG, BNPP, dan BPWS harus berjuang untuk peningkatan anggaran dalam APBN-Perubahan TA 2017. Lasarus juga mengatakan bahwa Komisi 5 DPR-RI sepakat melaksanakan pendalaman untuk alokasi program pembangunan BMKG, BNPP, dan BPWS. Lasarus meminta BPWS untuk fokus pada tupoksinya. 


Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Lasarus mengatakan sependapat dengan Sekjen. Pertama, ia ingin menjaga image.Tapi diluar daripada itu saling menghormati. Kemudian, Lasarus mengatakan untuk Irjen, ia ingin mempertegas. Pernah ditempat ia barangnya ditahan karena belum bayar.


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Driver Online

Lasarus mengatakan driver online kejar-kejar penumpang, sehingga tidak mengindahkan keselamatan dan lawan arus. Lasarus mengatakan pengusaha driver online hanya peduli untung, sehingga pengusahanya perlu diundang ke DPR.


Saran dan Masukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Ketua Transportasi Cita Infrastruktur (TCI), Direktur Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), dan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Lasarus mengatakan buku masukan TCI sangat bermanfaat untuk pembahasan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah ingin judulnya RUU SDA, kalau DPR ingin judulnya RUU Air. Ia meminta untuk yakin pada Komisi 5 yang akan berupaya agar rakyat menjadi raja terlebih dahulu di RUU ini. Ia mengatakan bahwa RDPU ini hanya mendengarkan masukan dan ia mengucapkan terima kasih atas saran dan masukannya. Ia tidak memperkenankan anggota Komisi 5 untuk menanggapi karena dalam proses pembahasan akan mengganggu. Ia akan melanjutkan diskusi. Ia mengatakan banyak masukan dari berbagai pihak. Ia menanyakan nama RUU ini antara RUU Air atau RUU SDA, namun banyak pihak mengatakan RUU Air. Ia membenarkan perkataan WALHI di Kalimantan, masyarakat wilayahnya digarap perusahaan dan SDAnya hilang. Ia mengatakan nantinya dari perusahaan air minum dan kemasan juga akan diundang untuk mendengarkan masukan. Ia sebagai ketua Panja mendapat wanti-wanti dari berbagai pihak agar UU ini tidak di judicial review kembali. Ia sepakat sekarang pola pikirnya bottom up sesuai dengan UUD 1945, air bumi dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ia mengatakan di UU akan diatur hal-hal yang umum, sedangkan yang teknis diatur di PP.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Lasarus menceritakan bahwa ia berkunjung ke Sambas agar lahannya menggunakan lahan Sambas dan Bupati menyanggupi. Ia mengatakan rencana pembangunan bandara di Singkawang terhalang sutet berarus listrik tinggi.


Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program dari Unit Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Lasarus menilai bahwa BPWS cukup lamban pergerakannya termasuk dalam serapan anggaran. Lasarus menanyakan kendala yang dialami oleh BPWS sehingga serapan anggarannya rendah. Lasarus menjelaskan bahwa perawatan jembatan itu urusannya Kementerian PUPR. Lasarus meminta penjelasan dari BPWS agar masalah ini dapat selesai sehingga anggaran BPWS dapat terserap dengan baik karena setiap tahun banyak uang yang tidak terserap di BPWS. Lasarus menambahkan bahwa di Kabupaten Sintang akan ada bandara baru yang akan beroperasi. Ia menanyakan kesiapan radar cuaca di sana. Lalu, untuk pengadaan kantor SAR di Sintang, Bupati Sintang sudah berkomitmen menyediakan lahan untuk pembangunan kantor SAR.


Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Lasarus mengapresiasi Basarnas yang menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK. Lasarus mengatakan Komisi 5 sepakat dengan BMKG untuk melakukan MoU.


Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus mengatakan ada banyak laporan kepada Komisi 5, seperti jalan yang belum mendapat perhatian dan lelang atau orang yang digugurkan secara tidak wajar. Lasarus berpendapat pekerjaan Menteri PUPR akan dicoreng oleh orang di lapangan yang tidak bertanggung jawab.  


Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus mengatakan pembentukan Panja perlu didiskusikan dahulu, jika outputnya jelas maka akan dibentuk, kecelakaan yang berulang harus diselidiki.


Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Lasarus mengatakan pembahasan anggaran penting untuk menentukan prioritas, jika tidak maka anggaran akan ngelantur penggunaannya. Anggaran yang kecil perlu tepat sasaran, harus mulai disisir untuk menentukan skala prioritas agar terasa manfaatnya. Lasarus mengatakan harapan bahwa dengan jalan yang mulus dan fasilitas yang memadai maka akan mencegah kecelakaan.


Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Lasarus mengatakan sejak Pak Jokowi terpilih sebagai Presiden beliau akan bangun bukan dengan jawa sentris tetapi Indonesia sentris dan jadikan perbatasan sebagai latar depan bukan beranda belakang. Lasarus berharap politik anggaran skala prioritas untuk benar-benar terukur, karena setiap politik
anggaran yang dilakukan akan menjadi perdebatan di ruang publik. Lasarus mempertanyakan indikator dan cara mengukur tertinggal seperti apa, karena dahulu untuk daerah yang tertinggal basisnya Kabupaten tetapi untuk saat ini basisnya adalah desa, dan anggarannya dari dulu sampai saat ini tidak jauh berbeda.



Bencana Alam Gempa di Palu dan Donggala — Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Kepala Balitbang, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR

Lasarus yakin masyarakat membangun bangunan dikawasan ini pasti karena tidak tahu, karena kalau tahu pasti tidak akan membangun ini.


Komposisi Anggaran - Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ, Kepala BPSDM dan Kementerian Perhubungan

evisi UU Lalu Lintas ini nampaknya mau tdk mau hrs kita kerjakan sepertinya Pak, krn ini melibatkan jutaan orang dan jutaan pergerakan tapi tdk ada perlindungan hukum ini kan bahaya

Saya mendorong agar revisi UU lalu lintas dan angkutan jalan ini segera dilakukan. Mari kiga sama sama fikirkan dan kaji secara baik dr referensi berbagai negara

u/ Balitbang & BPTJ anggarannya kurang.

masak alat pendeteksi tsunami. Sy apresiasi Ignatius Antonius yg menyelamatkan penerbangan Batik Air ditunggu pesawat lepas landas. Ini hrs beri penghargaan yg layak.


Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Lasarus mengatakan bahwa ada surat dari BMKG kepada Menteri Keuangan terkait permohonan ajukan tambahan anggaran.


Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus mengatakan seluruh dokumen untuk pembangunan jembatan gantung.


Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar

Lasarus membacakan surat izin dari Setkab dan Kementerian PUPR. ia juga mengatakan bahwa ia bingung dengan keadaan adanya pelonggaran di saat kasus Covid di atas 50.000 sementara saat 10.000 negara sangat hati-hati. Menurutnya, perlu ada koordinasi dengan Gugus Tugas karena ada kejadian dimana penumpang harus membayar tes PCR Rp1.000.000 sementara tiketnya hanya Rp300.000. Ia meminta perhatiannya terhadap masalah tersebut. Ia mengatakan diperlukan kecermatan dan koordinasi di tengah situasi saat ini karena sebagian orang masih menganggap situasi biasa. Ia merasa perlu ada bagian penting dari Kemenhub untuk gerakkan perekonomian. Menurutnya, ini memang tidak mudah tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Ia mendukung langkah Kemenhub dalam menyeimbangkan menggerakkan ekonomi dan memutus rantai Covid. Ia menyampaikan, nuraninya mengatakan ada penyimpangan soal rapid test ini. Menurutnya, negara harus hadir dalam persoalan rapid test karena orang yang bergerak hari ini adalah mereka yang penting untuk menggerakkan ekonominya dan keadaan sudah seperti ini. Ia mengatakan agar jangan sampai ada lagi beban untuk masyarakat dengan harga rapid test yang mahal dan walaupun memang bukan ranah Kemenhub tapi harus ambil bagian dengan memberi masukan pada Gugus Tugas.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus mengakui komunikasi dengan Ditjen Bina Marga sangat sulit serta ia minta kajian soal pembangunan jembatan dan objek lainnya untuk menjadi prioritas nasional.


Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Lasarus sebagai Pimpinan dan Ketua Rapat hanya meminta agar masukan dan saran dari anggota dapat didengarkan serta dapat dikomunikasikan dengan dapil-dapil yang ada. Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, data dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menurutnya yang paling akurat. 


Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lasarus menyampaikan bahwa Kab. Kapuas Hulu adalah Kabupaten konservasi. Ia menanyakan bisa atau tidaknya PUPR membantu 1 alat berat untuk pemeliharaan danau di Kapuas Hulu karena danau disana sering mengalami penyempitan.


Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Lasarus mengatakan bahwa dalam kesimpulan rapat sudah jelas, tetapi malah tidak nyambungnya mengenai anggaran. Sehingga Lasarus menyatakan untuk tidak perlu ditanggapi lagi masukan dari Anggota Komisi 5 DPR RI, dan Lasarus menyatakan tidak mau menyetujui anggaran tersebut karena bisa menjadi kesalahan yang fatal.



Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Lasarus mengatakan pelabuhan harus diperbaiki dan pembangunan bandara harus dilanjutkan.


Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Lasarus berharap CVR dapat ditemukan dan meminta adanya perhatian khusus soal anggaran KNKT yang masih minim.


Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Lasarus mengatakan menurunnya angka kecelakaan tak terlepas dari koordinasi seluruh pihak. Untuk rest area, ia berharap adanya perbaikan sehingga tidak mengganggu jalan utama.


RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Lasarus mengatakan perihal infrastruktur tentang jembatan Sungai Sambas serta meminta adanya pelebaran jalan di dapilnya yang belum tersentuh oleh Kementerian PUPR. Terakhir, ia menanyakan soal kejelasan soal supply listrik dari Malaysia ke Kalimantan.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Lasarus mengatakan terkait mudik, kereta api menjadi primadona dan anggaran dari Kemenhub juga besar tapi menurutnya belum cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga perlu kerja keras. Ia juga mengatakan moda yang lain selama musim lebaran terjadi banyak perbaikan dari tahun ke tahun dan Komisi 5 mengapresiasi kinerja dari Kemenhub dalam rangka arus mudik dan balik lebaran. Komisi 5 meminta betul-betul dikaji secara maksimal skala prioritas tersebut.



Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Untuk kereta api, menurut Lasarus, Kementerian Perhubungan RI sudah harus fokus untuk peningkatan transportasi tersebut hingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Di sektor udara, Lasarus menyatakan semua sudah berjalan baik namun tetap harus ada perhatian pada wilayah Timur agar tidak terjadi ketimpangan. Soal tol laut, Lasarus mengatakan harus menjadi pekerjaan besar dan kajian terhadap ketimpangan wilayah Barat-Timur.


Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG

Lasarus mengatakan bahwa ia yakin dengan semakin baiknya infrastruktur jalan yang dibuat oleh PUPR bertujuan agar kondisi arus mudik natal 2019 dan tahun baru 2020 semakin baik. Terkait solusi atas kenaikan harga tiket dari berbagai moda transportasi, Lasarus mengatakan bahwa ia dan Komisi 5 DPR-RI akan mengupayakan ada rapat gabungan bersama Komisi 5, 6, dan 7 DPR-RI serta berbagai stakeholder terkait.


Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Lasarus bertanya bagaimana meningkatkan konektivitas antarmoda dengan multimoda, seperti pelabuahan dan terminal. Lasarus meminta penjelasan terkait tantangan jaminan pada tol laut dan sejauh mana kesuksesan program tol laut. Lasarus berpendapat program tol laut bukan program yang bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan sektor lain. Lasarus menyampaikan Komisi 5 menyepakati mengenai Prolegnas adalah RUU Jalan, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan RUU Sitem Transportasi Nasional. Lasarus mengatakan yang menjadi primadona transportasi di Komisi 5 adalah udara dan kereta api, untuk Pulau besar, bandara dan kereta api harus dimaksimalkan, bandara yang relatif oke tinggal dimaksimalka. Lasarus mengatakan yang perlu mendapat perhatian adalah pelabuhan, perlu ada kesepakatan antara PU dan Perhubungan.


Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina

Lasarus menyampai berduka ketika pesawat ini terjatuh dan mengajak menghening sejenak agar para korban diberikan tempat yang terbaik dan kedepannya tidak terulang kembali. Ia mengatakan rapat akan dibagi menjadi 2, yaitu membahas KNKT terlebih dahulu, lalu beralih ke Sriwijaya dan Garuda. Menurutnya, untuk perubahan organisasi KNKT perlu didiskusikan lagi dan kalau berubah menjadi badan ini perlu ada UUnya. Manakala perlu, inisiatif Pemerintah ini siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Ia juga mengatakan tiket-tiket yang harganya naik menyebabkan berkurangnya maskapai yang jumlah penerbangannya berkurang dan ini terjadi di berbagai daerah. Ia meminta tanggapan terhadap harga tiket yang mahal tersebut. Kemudian, ia meminta operator lain selain avtur Pertamina karena Pertamina kesulitan yang berdampak kepada harga tiket. Ia juga mengatakan ingin mengetuk hati Pertamina dengan bertanya subsidinya. Ia juga mengatakan kenaikan harga tiket itu ada kaitannya dengan harga avtur. Ia menanyakan kendala Pertamina dalam avtur yang menyebabkan harga mahal. Ia berharap ada jalan keluar dan mengatakan kepada Menhub agar jangan mengorbankan nyawa yang lain lagi.


Pengembangan Perumahan di Indonesia – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia

Lasarus ingin mendengar secara langsung program yang dilakukan oleh Pemerintah dan yang berkaitan dengan REI. Menurut Lasarus, ini merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah.


Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI

Lasarus meminta penjelasan terkait positif dan negatif dari dua Undang-Undang yang sudah berjalan selama ini agar bisa dijadikan bahan kajian kedepan.


Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)

Lasarus mengatakan, BUMN mitra kerja langsungnya adalah Komisi 6 DPR RI, sehingga Komisi 5 DPR RI tidak bisa langsung memanggil Dirut Pelindo. Namun, pelabuhan dibawah Kemenhub, mitra Komisi 5 DPR RI. Setelah RDPU juga dengan JIC (jkt intl container), Komisi 5 DPR RI akan undang Kemenhub sesuai dengan kapasitas Komisi 5 DPR RI.


Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia

Lasarus mengatakan bahwa ia tadi habis dari Baleg dan sudah ada keputusan agar UU No. 22 Tahun 2009 akan direvisi. Memang dari tadi laporan dari PPTTJDI semua banyak sekali masalahnya, Lasarus memberikan saran bahwa segaralah melakukan kajian juga lalu dokumennya di cap oleh komunitas yang berwenang dan dikirimkan ke anggota dewan jadi tidak perlu rapat. Kesimpulan masalah ini memang aplikasi terlalu dominan terhadap mitra. Jika mitra protes pasti akan dipecat secara sepihak dan ia kira tidak boleh ada yang seperti ini di Republik ini. Lasarus juga mencatat, contoh saja daerah itu tidak mendapat keuntungan apa-apa, sedangkan bapak itu menggunakan jalan yang dibangun oleh APBD dan APBN tapi pajak yang bapak berikan itu hanya ke perusahaan.


Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Lasarus mengatakan rapat kali ini sangat berbeda karena pada periode sebelumnya tidak sempat membuat rapat seperti ini. Lasarus mengatkan Fary adalah pemimpin yang punya jiwa besar dan bisa menempatkan diri sebagai pemimpin komisi dan sebagai anggota partai oposisi.


Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Lasarus mengatakan terkait dengan kajian yang di dapil masih ada 1 ruas lagi yang untuk dinaiki statusnya di daerah perbatasan, PLBN dan Sintang ini merupakan salah satu jalan yang statusnya belum berubah jadi status jalan nasional. Lasarus meminta tindak lanjut air baku di Sintang, karena masih menggunakan dana yang sangat kecil. Jangan sampai anggarannya terputus karena dalam pembangunan ini memerlukan dana yang besar. Lasarus mengatakan terkait dengan jalan pararel adanya kendala pekerjaan yang disana terkait dalam pengambilan material. Lasarus berharap dalam pembangunan perguruan tinggi di Pontianak, adanya sekolah pastoral untuk dijadikan sekolah negeri, dan dimohon untuk bantuan dikarenakan belum adanya fasilitas karena statusnya sudah berubah menjadi sekolah negeri.


Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Lasarus mengatakan, banyak infrastruktur bidang laut yang belum tuntas, masih banyak pelabuhan yang belum
memiliki akses memadai dan belum berfungsi maksimal. Lasarus meminta untuk diselesaikan agar dapat dirasakan masyarakat. Kemudian, Lasarus menanyakan anggaran Rp300 Miliar untuk tol laut.


RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Lasarus meminta agar KemenPUPR dapat memperhatikan kualitas pembangunan jalan di Sintang.


Latar Belakang

Lasarus terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 203.576 suara.

Riwayat Pendidikan

  • SD Bantuan Pauh Tahun 1978-1984
  • SMP 17 Agustus Tahun 1984-1987
  • SMA Panca Satya Tahun 1987-1990
  • S1 Adm.Negara Univ. Tanjung Pura Tahun 1991-1998
  • S2 Ilmu Sosial Ilmu Politik Univ. Tanjung Pura Tahun 2006-2008

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pauh Desa
Tanggal Lahir
15/06/1970
Alamat Rumah
Wisma DPR-RI Blok E3/382, RT.011/RW.05, Kel.Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0813 4530 8999 atau 0821 1170 4704

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan