Pada 27 Maret 2023, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 14.00 WIB. (Ilus
Pada 9 Februari 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi mengenai Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Kristiono dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Nusa Tenggara Barat 2 pada pukul 11.31 WIB. (Ilustrasi: iis.fisipol.ugm.ac.id)
Pada 6 Februari 2023, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi tentang Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Utut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul
Pada 30 Januari 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI mengenai Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Riefky dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dapil Nanggroe Aceh Darussalam 1 pada pukul 10.19 WI
Pada 25 Januari 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau akademisi tentang masukan atau pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 12.00 WIB. (Ilustrasi: Lampung-I News.id)
Pada 21 November 2022, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dengan Pakar/Akademisi mengenai Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura. RDPU dipimpin dan dibuka oleh Bambang Kristino dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Barat 2 pada pukul 10:20 WIB. (Ilustrasi: m.republika.co.id)
Pada 14 September 2022, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras tentang masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 10.11 WIB. (Ilustrasi: Industr
Pada 7 September 2022, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam Rangka Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rapat Kerja ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Viada Hafid dari Fraksi Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Sumatera Utara 1 p
Pada 8 April 2021, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Panja dengan Pemerintah tentang pembahasan materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 11.03 WIB. (Ilustrasi: SuaraDewata.com)
Pada 6 April 2021, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah tentang pembahasan materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 12.00 WIB. (Ilustrasi: EKRUT)
Pada 5 April 2021, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia) mengenai Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Teng
Pada 19 Januari 2021, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Panja dengan TIm Pemerintah tentang pembahasan materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.30 WIB. (Ilustrasi: Detik.com)
Pada 30 November 2020, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah tentang lanjutan pembahasan DIM RUU Perlindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pukul 11:00 WIB. (ilustrasi: antara/shutterstock)
Pada 11 November 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Panja Pemerintah mengenai Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 11.38 WIB. (Ilustrasi: https://m.bisnis.com)
Pada 7 September 2020, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penetapan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.03 WIB. (Ilustrasi: Infokomputer-Grid.ID)
Pada 24 Februari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT) mengenai masukan RUU Perubahan atas UU No 32 tahun 2002 t
Pada 18 Februari 2020 Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Rapat dengar pendapat dipimpin oleh Teuku Riefky dari Fraksi Demokrat dapil Aceh 1 pada pukul 10:40 WIB.
Pada 17 Februari 2020, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai progress revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pantauan terhadap penyiaran berbasis digital di daerah perbatasan, pengawasan media baru dan isi siaran. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Kristiono dari fraksi Gerindra dapil Nusa Tengga
Pada 12 Februari 2020 Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia tentang Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran. Rapat dengar pendapat umum dipimpin oleh Abdul K dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul
Pada 5 Februari 2020 Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengenai satelit dan isu terkini. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang K dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Barat 2 pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pada 30 Januari 2020 Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI tentang permohonan pengiriman SST Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan di Australia. Rapat kerja dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10:42 WIB.
Pada 29 Januari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) mengenai masukan terkait RUU Penyiaran. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golk
Pada 28 Januari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya mengenai Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pada 28 Januari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai masukan terhadap RUU Penyiaran. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang K dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Barat 2 pukul 10.30 WIB. Rapat tersebut dihadiri oleh 26 anggota dari seluruh fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pada 27 Januari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi LPP TVRI mengenai permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5. Rapat ini dibuka pukul 14.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.