Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 – RDP Komisi 6 dengan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tanggal Rapat: 24 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 7 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada 24 februari 2020, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Aria Bima dari Fraksi PDIP dapil Jawa tengah 5 pada pukul 16:30 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • OSS adalah sistem yang mengusir pengusaha secara tidak langsung, contohnya jika ada berkas perizinan lalu diberikan kepada satu orang, esok harinya ditanyakan, maka orang tersebut sudah berganti penugasan lagi dan efeknya berkas itu bisa hilang.
  • Perizinan sekarang sudah dialihkan kepada BKPM semua. Izin mendirikan sekolah agama saja sudah di BKPM.
  • BKPM menargetkan Rp708 triliun harus clear dan selesai. Proses investasi ini jarang sekali melibatkan orang daerah, maka dari itu perintah Bapak Presiden yakni orang yang mau membuka investasi itu harus bekerjasama dengan pengusaha daerah juga.
  • BKPM sudah bilang kepada Presiden bahwa seluruh izin dipusatkan dalam satu tempat dan itu sama sekali tidak melanggar UU.
  • BKPM sudah membuka call center untuk pengaduan dan aktif selama 24 jam, jadi setiap investor yang
    datang baik dari daerah maupun dari luar negeri 2 hari sebelumnya bisa menghubungi via telepon ke BKPM untuk nanti bisa dijemput, tujuannya agar mereka mendapatkan informasi yang akurat.
  • Selama ini investasi memunculkan orang daerah hanya sebagai penonton, jadi sedikit sekali orang daerah yang dilibatkan untuk terlibat dalam investasi. BKPM berupaya agar bagaimana investasi yang datang baik dari dalam maupun luar negeri wajib menggandeng pengusaha-pengusaha dari daerah.
  • Promosi yang ada sekarang ini tidak jelas, jadi atas arahan Presiden BKPM sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber potensi apa saja yang bisa BKPM pasarkan ke dalam maupun luar negeri.
  • Terkait dengan promosi investasi, BKPM sudah memiliki 8 kantor perwakilan di luar negeri dan satu baru akan dibuka di China, namun karena adanya Virus Corona ini memberikan dampak yang sistematis dan terstruktur bagi perekonomian di hampir seluruh belahan dunia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan