Rangkuman Terkait
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik
Tanggal Rapat: 5 Sep 2017, Ditulis Tanggal: 14 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi BUMN
Pada tanggal 5 September 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik tentang Pembahasan Dividen BUMN. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Teguh J dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Jawa Tengah 9 pada pukul 13:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bumn.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Deputi BUMN mengatakan bahwa pada tahun 2017 dividen semua keuntungan di BUMN yang telah disumbangsihkan untuk negara sebesar Rp15,389 Triliun, lalu target berdasarkan perhitungan RKAP akhir tahun 2016 membayar Rp15,389 Triliun dengan dibantu oleh PT Pertamina, yang dimana untuk PT Pertamina tahun ini ditargetkan Rp8,124 Triliun.
- Sedangkan PT PGN tahun lalu masih bagus, tahun lalu dapat memberikan dividen sebesar Rp1 Triliun lebih, hampir mendekati Rp2 Triliun.
- Begitu pula dengan PLN yang tahun ini ditargetkan memberi kontribusi sebesar Rp11,375 Triliun, dan tahun ini total BUMN ditargetkan memberikan dividen kepada negara sebesar Rp11,375 Triliun.
- Perhitungan yang telah disesuaikan dengan kondisi perhitungan dan tugas yang diemban oleh perusahaannya serta keuangan negara sedangkan PFN pertimbanganya sangat berat karena sulit bersaing dengan perusahaan swasta.
- Terkait Energi Management Indonesia (EMI), produknya sampai saat ini belum dapat berkompetisi, lalu aset Energi Management Indonesia (EMI) ini ada kemungkinan dapat keluar dari zona merah namun asetnya hanya Rp40 Miliar, sehingga EMI ini diharapkan dapat support dari Pertamina & PLN agar dapat keluar dari zona merah.
Direktur Utama PT. Pertamina
- Pertamina menyampaikan bahwa satu hal yang membuat kinerja Pertamina menurun adalah kenaikan harga. Proposal Pertamina sekarang adalah Rp27 Triliun, dan Pertamina juga akan melakukan proyek-proyek besar nantinya.
Direktur Utama PT PGN
- Direktur Utama PGN menyampaikan bahwa pencapaian PGN di semester 1 ini kurang, karena banyak kendala di tahun ini salah satunya dikarenakan harga penjualan PGN juga sudah turun. Namun, PGN masih optimis akan dapat mencapai target di tahun 2017 ini.
Direktur Utama PT TWC
- Dirut TWC menyampaikan bahwa TWC sedang mengembangakan destinasi lainnya didalam koridor Jogja, Solo, dan Semarang lebih baik.
Direktur Utama PPI
- PPI menyampaikan bahwa pada tahun ini dividen PPI mencapai Rp8,07 Miliar dan telah mengajukan dividen untuk tahun depan sebesar Rp5,33 Miliar.
Direktur Utama PLN
- Direktur Utama PLN menyampaikan bahwa laba bersih untuk tahun 2017 yang direncanakan Rp15 Triliun, akan mengalami penurunan signifikan hanya mencapai Rp6 Triliun.
- Lalu, estimasi Rp15 Triliun jauh dibawah target, dari awal tahun sampai sekarang naik sampai 80% dan untuk tarif tidak akan dinaikan, karena tidak diizinkan.
- Tahun ini rencana investasi lebih rendah dari PLN, namun dividen PLN yang mengalami penurunan ini disebabkan juga karena kenaikan energi primer yang terjadi, lalu 2017 ditargetkan dividen Rp6 Triliun.
Direktur Utama PJT
- Direktur Utama PJT menyampaikan bahwa menurut evaluasi, pendapatan PJT masih diatas target. PJT tidak hanya layanan air pembangkit, PJT juga mempunyai tugas layanan umum yang untuk ketahanan perusahaan.
- Secara finansial masih memungkinkan tetapi akan mengurangi potensi pengembangan 5 tahun kedepan, 90% air pengelolaan PJT adalah untuk petani. Yang membedakan PJT 2 dengan PJT 1 adalah wilayah kerjanya.
- Target dividen yang harus dipenuhi pada prinsipnya adalah PJT menyanggupi terkait target yang dikeluarkan oleh BUMN.
- Selain itu PJT juga sudah memasuki infrastruktur air, sehingga market valuenya dapat lebih tinggi.
Direktur Utama KIMA
- Direktur Utama KIMA mengatakan bahwa Kawasan Industri Makasar ini kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah pusat, dan sebagian dimiliki pemerintah daerah.
- Terkait alokasi kepemilikan saham KIMA yakni 60% pemerintah pusat, 30% pemerintah provinsi, 10% pemerintah Sumatera Selatan. Secara dividen tetap 10% tetapi KIMA sedang mengusahakan, dan target yang diberikan akan diusahakan.
Direktur Utama KIMA
- Direktur Utama KIMA menyampaikan bahwa KIW mengembangkan kawasan industri serta target yang ditetapkan akan ditetapkan. Untuk KIW, sahamnya dari pemerintah pusat yaitu 51,09%, pemerintah provinsi 40,39%, dan 8,25% pemerintah daerah.
Direktur Utama SIER
- Direktur Utama SIER mengatakan bahwa total dividen SIER mencapai Rp26,7 Miliar.
Direktur Utama JIEP
- Direktur Utama JIEP menyampaikan bahwa kepemilikan saham JIEP yaitu 50% pemerintah pusat, 50% pemerintah daerah, maka devidennya dibagi 2.
- Laba bersih JIEP adalah Rp44 Miliar, JIEP akan mengalokasikan dividen total sebesar Rp25,2 Miliar, dibagi 2 sehingga Rp12,6 M dividennya pada tahun ini.
Direktur Utama KBN
- Direktur Utama KBN menyampaikan bahwa pada tahun 2016 dividen yang telah dibayar ke negara angka sebenarnya adalah Rp20,2 Miliar, dan ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar Rp7,2 Miliar.
- Target deviden akan tetap Rp23 Miliar.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian