Rangkuman Terkait
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 1 dengan Kepala Komisi Informasi Pusat
- Rencana Kerja Dewan Pers Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Pembahasan Isu-Isu Aktual - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional
- Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
Tanggal Rapat: 19 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 7 Dec 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia →Sujarwanto
Pada 19 Juli 2016, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Yogyakarta pada pukul 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: id.wikipedia)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Mega
- Kekurangan komisioner KPI yang sekarang adalah sedikitnya porsi pengawasan isi siaran
- Setuju atau tidaknya perpanjangan siaran suatu stasiun televisi harus disertai dengan data dari KPI
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Surokim
- Visi : Menuju Penyiaran Indonesia yang Adil dan Demokratis
- Penyiaran Indonesia harus bervisi keIndonesiaan
- Komposisi lembaga penyiaran belum ideal, perlu sinergi
- KPI bukan milik Jakarta, tetapi milik Indonesia
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Ubaidillah
- Visi : Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang berdasarkan Pancasila
- Misi : Menghargai Kearifan Lokal yang menjadi Budaya Masyarakat
- Medorong tumbuhnya masyarakat yang kritis terhadap
dunia penyiaran
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Yuliandre
- Masa depan penyiaran adalah masa depan Indonesia
- Penyiaran menjadi soko guru di ruang publik
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Salahudin
- Masa depan dunia penyiaran adalah dunia internet, dengan semakin banyaknya channel, maka KPI tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri, perlu ada perluasan ruang lingkup dari UU yang sekarang
- Peran KPI pusat dan daerah harus difokuskan tanggung jawabnya, KPI pusat perlu melapor kepada Gubernur
- Annual report KPI periode sekarang tidak terlihat
- Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Mulyohadi
- Menolak promosi dan kampanye terkait LGBT
- Masih banyak sensivitas gender dalam siaran saat ini, seperti eksploitasi dan komodifikasi perempuan
- Kelembagaan KPI saat ini terlalu cair, tidak ada hirarki
- Pengambilan keputusan dalam KPI lambat, banyak polarisasi, akhirnya keputusannya abstrak
- Salah satu yang tidak tercantum dalam UU Penyiaran adalah hak kaum difabel tetap dijamin
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Nuning
- Lembaga Penyiaran Publik cenderung siarannya jadul
- Tayangan yang menyimpang dari konteks penyiaran harus dilarang ditayangkan, seperti penyimpangan seksual
- Dalam revisi UU Penyiaran, perlu diatur sinergi KPI pusat dan KPID, masa kerja KPI ditambah jadi 5 tahun, dan ada sanksi denda bagi TV
- Lembaga penyiaran perlu menyediakan akses informasi bagi kaum disabilitas
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Nur Hasanah
- UU Penyiaran masih dalam kondisi lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat
- Program media swasta tidak boleh memiliki kebebasan yang mutlak dalam menyiarkan konten
- Banyak program yang sifatnya untuk anak-anak mulai menghilang
- Program-program yang baik dari siis tayang dan durasi waktu, tetapi jika tidak mendidik maka tidak dapat disiarkan
- Harus ada mekanisme sinetron yang berbau seksual agar dikurangi bahkan ditiadakan
- KPI saat ini sangat lemah, banyak anak muda yang tidak mengenal KPI, perlu sosialisasi
- Media sosial harus bisa dicover oleh KPI, jangan sampai ada lagi kasus pemerkosaan
- Program-program hiburan banyak hanya menghibur, namun tidak mendidik
- KPI daerah seharusnya diseleksi oelh pansel daerah dan dipilih oleh KPI Pusat, sehingga komitmen KPI pusat dan daerah menjadi nyambung
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Redemptus
- UU Penyiaran perlu segera direvisi
- Dominasi siaran swasta terasa betul
- Perlu membuat dewan rating, audit rating dan konsep rating per region
- Siaran berlangganan belum diatur
- Catatan negatif bagi KPI sebelumnya adalah follow-up aduan publik masih rendah
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Renaldi
- Revisi UU Penyiaran merupakan isu yang penting dalam KPI
- Konten siaran yang tidak mendidik merupakan hot issue yang harus ditegaskan
- Eksploitasi anak-anak dan wanita perlu diawasi dengan seksama
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Riyanto G
- Penyiaran Indonesia lebih didorong oleh rating, rating tertinggi akan terus disiarkan
- KPI harus menjadi wasit yang mempunyai kompetensi dan mengerti permasalahan serta jujur, bebas dan adil
- KPI harus menjadi wasit yang mempunyai kompetensi dan mengerti permasalahan serta jujur, bebas dan adil
Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia → Sujarwanto
- Media adalah cermin peradaban dan arah perkembangan bangsa. Jika medianya benar, maka masyarakat juga akan terarah ke arah yang benar
- Misi Sujarwanto
- Meningkatkan sumber daya informasi melalui pelatihan
- Meningkatkan kualitas sekretariat yang menjadi motor
- KPI harus menjamin agar kreativitas tidak mati
- UU Penyiaran harus diperkuat dalam mengatur netralitas media penyiaran dalam politik
- Terorisme dan LGBT akan menjadi isu-isu yang menarik kedepannya
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 1 dengan Kepala Komisi Informasi Pusat
- Rencana Kerja Dewan Pers Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Pembahasan Isu-Isu Aktual - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional
- Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat