Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia
Tanggal Rapat: 18 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 2 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menkominfo, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia
Pada 18 Juni 2019, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) Komisi 1 DPR-RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology (Fintech). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 11:11 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menkominfo, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Pagu indikatif untuk APBN Tahun 2020 merupakan salah satu proses yang harus disampaikan ke DPR-RI. Setelah pagu, akan ada pagu indikatif kurang lebih di bulan Agustus 2019.
- Sejak tahun 2017 sampai 2019-2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program kerja prioritas yang bersifat continuity. Tahun 2017 terdapat event nasional dan internasional yang sifatnya one-off, tetapi hanya satu kali. Tahun 2020 event nasional yang sifatnya one-off tersebut direncanakan di PON Papua.
- Palapa Ring diadakan dari tahun 2017 sampai 2020, kemudian akses internet BTS dilanjutkan sampai tahun 2030 karena terdapat permasalahan yang belum diselesaikan antara Kominfo dengan pemasok.
- Untuk mesin pengais untuk mengecek berbagai konten di dunia maya telah dikembalikan. Seperti kejadian 22-24 Mei yang lalu, kita lakukan pembatasan pada fitur-fitur tertentu.
- Untuk belanja barang (non CPNS) berupa event nasional dan internasional, infrastruktur TIK, Government Public Relation (GPR), pengembangan SDM, pengelolaan eksistensi ekonomi digital, dan pengembangan frekuensi.
- Kominfo tetap melanjutkan program prioritas dari Pemerintah. Pengembangan SDM dan sumber daya digital dalam tahun ini berupa Digital Talent Scholarship yang dikembangkan kepada 25.000 talent di Indonesia.
- Kominfo memastikan ada Unicron baru yang akan berkembang. Layanan 5G juga mulai dipersiapkan, walaupun frekuensinya belum ada.
- Peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020, pagu indikatifnya sekitar 11-12%. Jadi, anggaran Kominfo tidak naik signifikan.
- Event nasional yang ditangani oleh Kominfo puncaknya di tahun 2019. Sebelumnya, terdapat Asian Para Games lalu tahun depan ada PON di Papua dengan perkiraan dana sekitar Rp40 Miliar
- Anggaran tahun 2019 sebesar Rp2,7 Miliar, sedangkan untuk tahun 2020 pagunya sekitar Rp2,8 Miliar, tetapi angka tersebut paling besar digunakan untuk pengembangan TIK.
- Tahun 2017, pengembangan SDM dan literasi digital sebesar Rp141 Miliar, lalu di tahun ini sebesar Rp267 Miliar untuk mendidik keterampilan 25.000 anak muda Indonesia dari jurusan atau lulusan apa saja dengan syarat usia tidak melebihi 29 tahun.
- Sebesar 70% anggaran Kominfo dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Lebih banyak untuk mendorong ekonomi daripada untuk keuntungan pribadi.
- Kominfo selalu ditanya mengenai penyerapan dan penyerapan kita tahun 2018 hanya 54% karena Kominfo hanya menggunakan uang yang memang harus efektif dengan output serta input yang jelas.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, ada 5 fokus Pemerintah yaitu pembangunan manusia, konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas pertahanan dan keamanan. Kominfo berkontribusi di konektivitas, penambahan nilai ekonomi, dan pertahanan.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Pagu indikatif yang diserahkan kepada KPI adalah Rp50 Miliar. Realisasi anggaran sejak tahun 2016 telah sesuai dengan rencana dan juga harapan Komisi 1 DPR-RI.
- Pada tahun 2016, KPI diberikan ruang berpikir, maka di tahun 2017 rencana yang sudah dilakukan penyerapannya yaitu 97,16%. Pada tahun 2018, pagu indikatif sebesar Rp51.382.000.000.
- Pada tahun 2020, KPI berencana melakukan pemindahan gedung dan beban operasional sudah di kantor KPI Pusat.
- Pada tahun 2020 juga akan diadakan pengawasan Pilkada serentak di 33 provinsi. KPI juga akan berfokus pada pengembangan SDM dan berencana akan melakukan empowering kepada publik dengan literasi media yang targetnya 1.500 peserta.
- KPI melakukan riset indeks kualitas program siaran dengan bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). KPI berharap mereka akan mengadakan konferensi penyiaran setiap tahunnya.
- KPI juga mencoba melakukan analisa data secara komprehensif yang bisa menjadi perbandingan bagi masyarakat mengenai rating antara satu program dengan program lainnya
Dewan Pers
- Pagu anggaran Dewan Pers mengikuti Kominfo. Dewan Pers tetap menjalankan seperti yang sudah diprogramkan oleh pengurus sebelumnya dan memperkuat fungsi serta tugas dari Dewan Pers.
- Terdapat 2 hal yang akan diperkuat di tahun 2020 yaitu memperkuat potensi para jurnalis akibat perubahan peradaban dengan mengadakan digital literacy dan memperkuat peran media yaitu sebagai pembelajaran dan memperkuat pilar masyarakat.
- Pagu anggaran Dewan Pers tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar Rp25,6 MiliarRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu indeks keterbukaan, sistem informasi, jaminan hak atas informasi bagi disabilitas, pemanfaatan informasi publik di daerah 3T dan Pilkada serentak.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI