Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
- Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)
- Permasalahan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal Rapat: 29 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 16 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek),
Pada 29 Januari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 15:40 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
- Perpres struktur organisasi Kemendikbud yang baru merupakan salah satu arahan dari Presiden untuk efisiensi birokrasi dalam pembuatan rekonstruksi semakin ramping dengan memiliki 5 Dirjen.
- Keterpaduan pendidikan formal dan non-formal bahwa seluruh spirit esensi dari Mendikbud adalah merdeka belajar. Maka jalur-jalur alternatif non-formal seperti kursus lain merupakan hal yang sangat cocok dengan merdeka belajar yang menjadi aspirasi dari Mendikbud.
- Untuk anggaran kursus semakin naik. Pada awalnya hanya Rp300 Miliar menjadi Rp310 Miliar.
- Telah dilakukan kombinasi untuk pendidikan vokasi terpadu karena memastikan bahwa strategi industri esensi dari SMK sampai politeknik.
- Pendidikan program profesi guru disatukan di bawah Kemendikbud agar kualitas pendidikan dan pelatihan guru berada pada satu atap.
- Harus dilakukan pendidikan penguatan karakter, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media massa agar anak-anak muda dapat terjaring.
- Pusat prestasi nasional ditugaskan untuk mengkurasi dari ekstrakulikeler, robotik, dan lain-lain yang bisa dimasukkan kepada CV dari anak tersebut. Jadi, bukan hanya angka dan ilmu melainkan prestasi ekstrakulikuler bisa menjadi kelebihan seorang anak. Harapan ke depan sebagai konseridasi untuk jalur SMA yang unggul ini merupakan menjadi pendidikan inklusif dengan pencapaian dari ekstrakulikuler bukan hanya dari angka saja.
- Dari sisi penggunaan budget, tidak terlalu banyak perubahan dari 2019 dan 2020. Anggaran Kemendikbud akan berfokus kepada SMK-SMK unggul dan revitalisasi sumber daya manusia.
- Alokasi DAK Fisik TA 2019:
- DAK Fisik (anggaran)
- Target Rp15,098 T
- Realisasi Rp11,143 T
- % realisasi 73,81%
- DAK Fisik (anggaran)
- Alokasi DAK Fisik TA 2020:
- DAK Fisik (anggaran): Rp18,334 T
- Pemanfaatan DAK Fisik TA 2020, yaitu:
- Rehabilitasi 31.009 ruang belajar untuk seluruh jenjang
- Pembangunan 6.473 Ruang Kelas Baru
- Pembangunan 7.773 toilet/jamban sekolah
- Pembangunan 278 ruang belajar inklusif
- Pembangunan 1.463 rumah dinas guru
- Pembangunan 2.789 Ruang Perpustakaan
- Pengadaan 4.776 alat kesenian tradisional
- Pengadaan 1.552 alat permainan edukatif PAUD
- Dukungan 2.055 alat praktik utama untuk dukungan vokasi
- Kemendikbud sudah menyiapkan dari sisi siklus perubahan iklim akan menjadi suatu hal musim hujan mejadi lebih tinggi dan kering akan lebih ekstrem mesti diantisipasi di Kemendikbud.
- Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar: Kampus Merdeka
- Pembukaan program studi baru
- Sistem akreditasi perguruan tinggi
- Perguruan tinggi negeri badan hukum
- Hak belajar tiga semester di luar program studi
- Untuk membuka prodi baru, harus memiliki 2 pasangan organisasi dan untuk kriteria suatu organisasi seperti perusahaan, dll, harus bekerja sama di 3 bidang, yaitu bidang kurikulum, program praktek magang, ada penentangan kerja. Jika ada ketiga hal tersebut, maka kementerian akan mengizinkan.
Nadiem Makarim – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
- Perpres struktur organisasi Kemendikbud yang baru merupakan salah satu arahan dari Presiden untuk efisiensi birokrasi dalam pembuatan rekonstruksi semakin ramping dengan memiliki 5 Dirjen.
- Keterpaduan pendidikan formal dan non-formal bahwa seluruh spirit esensi dari Mendikbud adalah merdeka belajar. Maka jalur-jalur alternatif non-formal seperti kursus lain merupakan hal yang sangat cocok dengan merdeka belajar yang menjadi aspirasi dari Mendikbud.
- Untuk anggaran kursus semakin naik. Pada awalnya hanya Rp300 Miliar menjadi Rp310 Miliar.
- Telah dilakukan kombinasi untuk pendidikan vokasi terpadu karena memastikan bahwa strategi industri esensi dari SMK sampai politeknik.
- Pendidikan program profesi guru disatukan di bawah Kemendikbud agar kualitas pendidikan dan pelatihan guru berada pada satu atap.
- Harus dilakukan pendidikan penguatan karakter, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media massa agar anak-anak muda dapat terjaring.
- Pusat prestasi nasional ditugaskan untuk mengkurasi dari ekstrakulikeler, robotik, dan lain-lain yang bisa dimasukkan kepada CV dari anak tersebut. Jadi, bukan hanya angka dan ilmu melainkan prestasi ekstrakulikuler bisa menjadi kelebihan seorang anak. Harapan ke depan sebagai konseridasi untuk jalur SMA yang unggul ini merupakan menjadi pendidikan inklusif dengan pencapaian dari ekstrakulikuler bukan hanya dari angka saja.
- Dari sisi penggunaan budget, tidak terlalu banyak perubahan dari 2019 dan 2020. Anggaran Kemendikbud akan berfokus kepada SMK-SMK unggul dan revitalisasi sumber daya manusia.
- Alokasi DAK Fisik TA 2019:
- DAK Fisik (anggaran)
- Target Rp15,098 T
- Realisasi Rp11,143 T
- % realisasi 73,81%
- DAK Fisik (anggaran)
- Alokasi DAK Fisik TA 2020:
- DAK Fisik (anggaran): Rp18,334 T
- Pemanfaatan DAK Fisik TA 2020, yaitu:
- Rehabilitasi 31.009 ruang belajar untuk seluruh jenjang
- Pembangunan 6.473 Ruang Kelas Baru
- Pembangunan 7.773 toilet/jamban sekolah
- Pembangunan 278 ruang belajar inklusif
- Pembangunan 1.463 rumah dinas guru
- Pembangunan 2.789 Ruang Perpustakaan
- Pengadaan 4.776 alat kesenian tradisional
- Pengadaan 1.552 alat permainan edukatif PAUD
- Dukungan 2.055 alat praktik utama untuk dukungan vokasi
- Kemendikbud sudah menyiapkan dari sisi siklus perubahan iklim akan menjadi suatu hal musim hujan mejadi lebih tinggi dan kering akan lebih ekstrem mesti diantisipasi di Kemendikbud.
- Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar: Kampus Merdeka
- Pembukaan program studi baru
- Sistem akreditasi perguruan tinggi
- Perguruan tinggi negeri badan hukum
- Hak belajar tiga semester di luar program studi
- Untuk membuka prodi baru, harus memiliki 2 pasangan organisasi dan untuk kriteria suatu organisasi seperti perusahaan, dll, harus bekerja sama di 3 bidang, yaitu bidang kurikulum, program praktek magang, ada penentangan kerja. Jika ada ketiga hal tersebut, maka kementerian akan mengizinkan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
- Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)
- Permasalahan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI)