Rangkuman Terkait
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
Tanggal Rapat: 6 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
Pada 6 April 2020, Komisi 11 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19. Raker dipimpin oleh Dito G. Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 13:05 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
Menteri Keuangan :
- Puncak penyebaran pada bulan April, Mei dan Juni, jumahnya akan melonjak dan oleh karena itu langkah-langkah strategis sangat urgent untuk mencegah dari puncak penularan agar membuat kurva makin landai.
- Dalam pandemi Covid-19 telah menimbulkan gejolak di pasar keuangan disrupsi ekonomi global, bahwa PMI mengalami kejatuh dibawah 50%.
- Dengan gejolak ini dan proyeksi berbagai negara akan mengalami resesi dan harga komoditas mengalami kejatuhan. Harga minyak karena perang harga antara Saudi dengan Rusia, kemarin adanya jeda, Presiden Donald Trump tetapi sekarang sudah membaik.
- Harga saham mengalami penurunan, terjadi arus modal keluar yang sangat tinggi di pasar surat berharga negara mengalami minus.
- Berbagai negara dalam situasi covid-19 dari sisi kesehatan, ancaman keselamatan masyarakat dan ekonomi mengalami masalah serius. mereka melakuakn langkah-langkah untuk instrumen ekonomi kebijkan non ekonomi adalah melakukan kebijakan sosial dalam bentuk lockdown dan rapid test. sekarang semua negara menutup dari orang-orang asing. Seperti Perdana Menteri Australia akan memulangkan semua dan sebagaian pelajar asing, sehingga akan menimbulkan implikasi.
- Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi global JP Morgan mengalami -1,1% dan the economist intelligence unit -2,2%.
- Covid-19 memberikan dampak negatif dalam semua negara, tetapu tidak semua sektor mengalami dampak negatif dari Covid-19. Ada sektor winners dan losers, losers yaitu sektor pariwisata, transportasi, pertambangan, otomotif, UKM.
- Sedangkan potensi manfaat pada sektor jasa, logistik, telekomunikasi, elektronik, makanan dan minuman, tekstil, farmasi.
- Setiap minggu dan bulan kami akan mengupdate outlook APBN yang akan terus bergerak.
- Covid-19 lebih kompleks dari krisis pada tahun 1997-1998 karena kita mengetahui penyebabnya, tetapi untuk Covid-19 penyebab tahun ini belum bisa di combine.
- Program dukungan ekonomi nasional bisa dalam bentuk, yaitu penyertaan modal pemerintah, yang ditunjuk adalah BUMN, penempatan dana pemerintah, yang dilakukan oleh Pemerintah atau dari lembaga Pemerintah, Investasi Pemerintah, yang dilakukan oleh Pemerintah atau dari lembaga keuangan dan penjaminan, skema dijalankan langsung oleh pemerintah dan beberap badan usaha penjaminan.
- Bahwa dinyatakan Indonesia positif dari Covid-19 pada bulan Maret eskalasi di minggu ke 2 dan 3, yang melakukan WFH dan lain-lain. Maka dampak covid-19 melebar ke seluruh sektor, sampai sektor transportasi dan perdagangan karena mall melakukan penutupan.
- Nilai tukar rupiah kita mengalami tekanan dan terjadi arus modal keluar yang sangat tinggi. Negara berkembang mengalami yield yang meningkat, semenjak tanggal 18 Februari hingga akhir Maret yield dari surat berharga kita yang 10 tahun mengalami 130 basis point kenaikan dan kalau dilihat maka terlihat semenjak 18 Februari jumlah incoming bet mengalami penurunan yang cukup signifikan.
- Karena dalam situasi seperti ini, pergerakan bisa cepat hanya kurun satu bulan terjadi gejolak yang sangat tinggi. Berbagai negara yang juga merasakan hal ini seperti disisi kesehatan namun juga sisi ekonomi terjadi ancaman yang serius mereka melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menangani Covid-19 melalui kombinasi berbagai instrumen ekonomi atau kebijakan. Instrumen non ekonomi adalah melakukan kebijakan sosial dlm bentuk lockdown, melakukan rapid test, melakukan penutupan sama sekali, sekarang semua negara menutup dari orang-orang asing.
- Implikasinya sektor jasa seperti restauran, bioskop dan hotel langsung mengalami penurunan drastis. Dalam bidang ekonomi kebijakan fiskal mencoba meminimalkan dari dampak kesehatan dan kebijakan sosial tersebut. Dari fiskal terjadi stimulus peningkatan anggaran ama kesehatan, memberikan bantuan sosial kepada pekerja yg mengalami PHK dalam bentuk jaminan sosal dan membantu sektor-sektor yang mengalami dampak negatif.
- Sudah bisa diprediksi APBN kita mengalami tekanan yang luar biasa karena banyak sektor yang mengalami hit yang sangat dalam.
- Kebutuhan untuk segera meningkatkan sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat membutuhkan jaminan sosial yang dibutuhkan sangat ekstra.
- Defisit diperkirakan akan mencapai 5,07% dari PDB. Ini adalah skenario dan kami akan terus bekerja, kami tidak mengatakan ini sudah sangat pasti.
- Kami ingin menyampaikan ini adalah outlook dan basisnya yang kita lihat adalah asumsi yang kita kembangkan. Kami akan terus mengupdate outlook yang kemungkinan berubah.
- Dengan penerimaan yang turun 10% disisi belanja, kami mengalami tekanan, namun langkah-langkah ini telah kita atau sedang kita lakukan spt tambahan bansos atau penghematan belanja.
- DID dan dana desa jg akan mengalami penurunan dn kami sdg menghitung utk merubah dana desa diubah menjadi dana sosial.
- Dalam kondisi seperti ini kami akan terus berikhtiar mencari kesempatan untuk mendapatkan harga yang terbaik bagi surat berharga kita.
- Setiap negara mempunyai skenario dan ini menjadi bayang-bayang sektor keuangan di seluruh dunia. Covid ini jauh lebih kompleks dan belum bisa diketahui sampai kapan Covid ini selesai.
- Untuk kajian Covid ini banyak versinya, ada yang sifatnya kambuh kembali, ada yang sifatnya jauh lebih buruk. Jadi kami melihat semua skenario yang telah dibuat oleh berbagai lembaga.
Gubernur BI :
- Yang harus kita waspadai adalah eskalasi Covid, Penanganan di bidang kesehatan dan kemanusian dan bagaimana kita melakukan langkah antisipasi. semoga langkah ini bisa menjaga kondisi ekonomi kita.
- Dari indikator ekonomi keuangan masih sangat terjaga bawah inflasi sampai maret masih rendah yaitu 10% dan untuk neraca perdagang masih surplus.
- Dalam pasar uang dan valas, bawah kami arahkan investor asing agar lebih banyak lindungi tukar rupiah dengan melakukan domestic delivery forward.
- Kami juga telah melakukan karantina setiap setoran tunai dr perbankan dan kami gantikan dengan uang cetak baru yang higenis.
- BI bersama perbankan dan asosiasi mendorong masyarakat utk lbh banyak menggunakan transaksi non tunai.
- Di bidang sistem pembayaran kami melakukan sistem penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik BI. Kami memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat dalam melitigasi penyebaran Covid-19.
- Dalam koordinasi kebijakan Pemrintah, BI, OJK dan LPS untuk mitigasi Covid-19, yaitu pertama, mengintensifkan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kami akan pastikan rupiah akan diperkirakan akan stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 per USD diakhir tahun 2020. Kedua, koordinasi pelanggaran likuiditas oleh BI, stimulus fiskal oleh Pemerintah, dan relaksasi pengaturan kredit perbankan oleh OJK untuk peulihan ekonomi, baik UMKM maupun dunia usaha. Ketiga, pembelian SUN/SBSN di pasar perdana oleh BI dalam penanganan Covid-19. Keempat, pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia.
- Kami mengajak anggota DPR RI, masyarakat, media investor untuk menjaga stabilitas tukar rupiah agar kita bisa memfokuskan dalam langkah-langkah ekonomi. Bahwa yang kita hadapi adalah pandemi Covid-19 sangat kompleks sehingga perlu adanya antisipasi, baik dari aspek kemanuasian, ekonomi maupun keuangan. Sehingga langkah-langkah ini memerlukan bantuan dari semua pihak.
Dewas LPS :
- Policy response LPS penurunan tingkat bunga penjaminan sebesar total 50 BPS sejak bulan januari sampai dengan maret 2020. LPS perluasan cakupan penjaminan bagi kelompok nasabah tertentu dan kemungkinan full guarantee .dalam hal kondisi memburuk, dan mempersingkat batas waktu penyampaian laporan tahunan.
Ketua LPS :
- Kinerja keuangan LPS per 31 Maret 2020 (inhouse) total aset sebesar 128,3 T.
Dewas OJK :
- Yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis 208 dan 1997-1998, yang dimana pada kriris tahun 1997-1998 karena nilai tukar, sedangkan pada 2008 dimulai Amerika.
- Dilihat dari ke depannya bahwa faktanya perbankan dan lembaga keuangan tidak gampang adanya dalam kebijakan kita atupun kebijakan yang tidak ada. Maka akan ada nasabah akan sulit melakukan pembayaran sehingga kita harus menjaga-menjaga.
- Kami mempunyai kondisi yang sangat genting, bahwa RUPS kita lakukan bisa melalui elektronik, ini adalah merupakan poin pokok yang kami lakukan.
- Di lapangan untuk perbankan dan demkolektor sudah mengikuti, karena mereka tidak mengikuti akan insentif konsekuensinya akan pencadagang sehingga maka akan berat pemodalnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan