Rangkuman Terkait
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyesuaian RKA K/L 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Tanggal Rapat: 18 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 7 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Pada 18 Oktober2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung) mengenai Penyesuaian Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 Hasil Badan Anggaran (Banggar). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Desmon J. dari Fraksi Partai Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 10.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: accurate.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Asrena Polri
- Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional disetujui sebesar Rp7,406 Triliun. Target PNBP fungsional Polri dimungkinkan tidak bisa tercapai. Target PNBP umum sebesar Rp62 Miliar.
- Target PNBP fungsional:
- Intel: Rp211 Miliar.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Rp2 Miliar.
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Rp74 Miliar.
- Bina Masyarakat: Rp19 Miliar.
- Lalu Lintas: Rp6,877 Triliun.
- Pengamanan objek vital (pemobvit): Rp220 Miliar.
- Usulan pagu anggaran 2017 Rp110 Triliun.
- Kemenkeu hanya merealisasikan 65% dari kebutuhan Polri.
- Belanja pegawai target 76,49%, belanja barang target 72,64%, dan belanja modal target 65,10%.
- Pagu anggaran program kebanyakan untuk gaji dan pengadaan operasional.
- Polri telah mengevaluasi pagu dan masih ada kekurangan dalam sasaran kerja Polri, terutama terkait pemilukada 2015.
- Polri mengusulkan tambahan anggaran dengan total Rp24,532 Triliun untuk menghadapi pilkada serentak.
- Saat ini anggaran Polri dikurangi sebesar Rp2,3 Triliun.
- Anggaran kegiatan penegakkan hukum mengalami penurunan, padahal prioritas Polri adalah penegakkan hukum.
- Belanja modal menjadi Rp15 Miliar karena akan ada kebutuhan mendesak terkait pembuatan kantor mapolda, rumah dinas, dll.
Sekretariat Mahkamah Agung (MA)
- Ada 3 yang harus dibahas terkait target PNBP 2016 sebesar Rp76.939.953.055, namun penerimaan sampai September triwulan ketiga adalah sebesar Rp49.161.297.482.
- MA melakukan revisi PP No. 53 Tahun 2008 terkait tambahan PNBP.
- MA belum mendapatkan PNBP karena belum ada persetujuan penggunaan anggaran.
- MA ranking kedua dari realisasi anggaran K/L yang lain.
- Belanja modal MA baru terealisasi sebesar Rp478 Miliar atau sekitar 38,66%.
- Alokasi pagu indikatif per program TA 2017:
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp7.852.588.085.000.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Rp863.295.500.000.
- Penyelesaian perakara MA Rp164.451.050.000.
- Peningkatan manajemen peradilan umum Rp119.189.510.000.
- Peningkatan manajemen peradilan agama Rp79.922.670.000.
- Peningkatan manajemen peradilan militer dan TUN Rp28.475.880.000.
- Pendidikan dan pelatihan aparatur MA Rp116.879.270.000.
- Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur MA RI Rp36.907.450.000.
- Jumlah Rp8.694.709.415.000.
- Penyesuaian pagu anggaran K/L TA 2017:
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp7.852.588.085.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp145.122.331.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp7.140.265.754.000.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Rp863.295.500.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp0, pagu anggaran setelah pengurangan Rp863.295.500.000.
- Penyelesaian perakara MA Rp164.451.050.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp301.070.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp164.149.980.000.
- Peningkatan manajemen peradilan umum Rp119.189.510.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp772.879.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp118.616.631.000.
- Peningkatan manajemen peradilan agama Rp79.922.670.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp1.312.634.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp78.669.976.000.
- Peningkatan manajemen peradilan militer dan TUN Rp28.475.880.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp628.877.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp27.855.063.000.
- Pendidikan dan pelatihan aparatur MA Rp118.879.270.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp1.731.952.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp115.147.118.000.
- Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur MA RI Rp96.587.450, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp680.528.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp96.448.922.000.
- Jumlah Rp8.694.709.415.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp150.532.332.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp8.544.187.084.000.
Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
- Anggaaran Kemenkumham 2016 Rp9,531 Triliun. Realisasi penyerapan sebesar 58,2% untuk tahun 2016.
- Anggaran dalam RAPBN 2017 sebesar Rp13 Triliun. Pada pagu indikatif sebesar Rp10 Triliun dan pagu anggaran sebesar Rp3 Triliun.
- Ada 22 program untuk prioritas nasional sehingga anggaran harus diajukan kembali.
- Usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,761 Triliun.
Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
- Kejagung belum bisa menggunakan PNBP.
- Realisasi PNBP kejaksaan RI tahun 2016:
- Target PNBP 2016 Rp197.749.800.000,-.
- Realisasi sampai dengan 30 September 2016 sebesar Rp1.713.206.436.547,- atau sebeasr 866,35%.
- Target PNBP Kejaksaan RI tahun 2017 Rp325.815.000.000,-.
- Anggaran Kejaksaan RI pada TA 2017:
- Pagu anggaran Rp4.725.275.337.000,-.
- Penyesuaian (penghematan) 2017 Rp438.519.220.000,-.
- Pemotongan 2017 Rp182.048.585.000,-.
- Anggaran 2017 setelah penghematan Rp4.104.707.642.000,-.
- Pelacakan aset di daerah, penanggulangan narkoba, dan pencegahan korupsi kemungkinan tidak bisa dilaksanakan akibat pengurangan. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penanganan perkara korupsi akan berkurang 30%.
- Kejaksanaan meminta pengajuan anggaran sebesar Rp1,228 Triliun untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto