Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga
Tanggal Rapat: 22 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 19 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga
Pada 22 Juni 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lili dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 2 pada pukul 12.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: pengadaan.web.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Rencana penggunaan anggaran tersebut sampai saat ini tidak ada perubahan untuk 3 ruas tol itu. Dengan perubahan asumsi yang ada, maka terdapat beberapa proyeksi yang harus disesuaikan karena ada hasil audit 2015.
- Deputi KemenBUMN berharap dengan ini akan ditetapkan persetujuan modal pada PT. Jasa Marga.
PT. Jasa Marga
- Profil perusahaan: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan layanan jasa jalan tol.
- Landasan hukum:
- PP No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan pengusahaannya.
- KMK 90/KMK.06/1978 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga.
- Akta No. 61 Tanggal 26 Maret 2015 Notaris Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, SH tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Kegiatan usaha:
- Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
- Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.
- Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki perseroan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- Struktur modal:
- Modal dasar: Rp9.520.000.000.000,00,-.
- Modal disetor: Rp3.400.000.000.000,00,-.
- Kepemilikan: 70% Pemerintah RI, 30% publik.
- Landasan hukum:
- Latar belakang usulan right issue/tambahan PMN:
- Saat ini Jasa Marga sedang melakukan pembangunan atas 19 ruas jalan tol baru dengan rincian sebagai berikut:
- Bogor outer ring road 11 km.
- Semarang-Solo 72,6 km.
- Gempol-Pasuruan 34,2 km.
- JORR 2 (Cengkareng-Kunciran) 14,2 km.
- JORR 2 (Kunciran-Serpong) 11,2 km.
- JORR W2 Utara 7,7 km.
- Surabaya-Mojokerto 36,3 km.
- Gempol-Pandaan 13,6 km.
- Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa 10 km.
- Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 61,7 km.
- Solo-Ngawi 90,1 km.
- Cinere-Serpong 10,2 km.
- Balikpapan-Samarinda 99,4 km.
- Manado-Bitung 39,9 km.
- Jakarta-Cikampek Elevated 36,8 km.
- Semarang-Batang 75 km.
- Pandaan-Malang 37,6 km.
- Jakarta-Cikampek II 64 km.
- Total 812,5 km ditambah jalan tol eksisting Jasa marga sepanjang 527,5 km (di luar ruas di atas), maka total panjang jalan tol Jasa Marga setelah selesainya 19 ruas jalan tol baru menjadi 1.340 km
- Total 19 proyek jalan tol yang dikerjakan Jasa Marga tersebut akan mendukung program Pemerintah untuk membangun 1.000 km Jalan Tol dalam RPJMN 2015-2019.
- Dalam membangun 19 proyek Jalan Tol tersebut, Jasa Marga harus memenuhi ketentuan (covenant) batasan maksimal Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 5:1 dan ICR 1,25 yang disyaratkan oleh kreditur.
- Adanya tambahan modal yang bersifat ekuitas akan memperkuat struktur permodalan perseroan mengingat 19 jalan tol tersebut membutuhkan pendanaan yang besar.
- Penambahan modal tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan 3 ruas baru yang akan dibangun yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang, dan Jakarta-Cikampek II.
- Sebagai perusahaan Tbk maka proses penambahan ekuitas dilakukan melalui ring issue.
- Untuk mempertahankan porsi saham Pemerintah di PT Jasa Marga maka Pemerintah perlu memberikan PMN.
- Saat ini Jasa Marga sedang melakukan pembangunan atas 19 ruas jalan tol baru dengan rincian sebagai berikut:
- Usulan penggunaan dana hasil right issue:
- Hasil right issue 2016:
- PMN 70%: Rp1.250.000.000.000.00,- tunai.
- Publik 30%: Rp535.714.285.714.00,-.
- Jumlah: Rp1.785.714.285.714.00,-.
- Rencana penggunaan dana right issue:
- Hasil right issue akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas keuangan perusahaan untuk mendukung pembangunan 3 ruas jalan tol baru yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang, dan Jakarta-Cikampek II yang saat ini sedang dibangun oleh Jasa Marga.
- Hasil right issue 2016:
- Tujuan penggunaan dana hasil right issue:
- Semarang-Batang:
- Biaya investasi: Total Rp11,04 Triliun, porsi Jasa Marga Rp6,62 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp4,64 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,63 Triliun, Publik Rp0,27 Triliun, Obligasi Rp1,09 Triliun.
- Pandaan-Malang:
- Biaya investasi: Total Rp5,97 Triliun, porsi Jasa Marga Rp3,58 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp2,51 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,38 Triliun, Publik Rp0,16 Triliun, Obligasi Rp0,54 Triliun.
- Jakarta-Cikampek II:
- Biaya investasi: Total Rp13,13 Triliun, porsi Jasa Marga Rp8,53 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp5,97 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,25 Triliun, Publik Rp0,11 Triliun, Obligasi Rp2,20 Triliun.
- Total:
- Biaya investasi: Total Rp30,14 Triliun, porsi Jasa marga Rp18,74 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp13,12 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp1,25 Triliun, Publik Rp0,54 Triliun, Obligasi Rp3,84 Triliun.
- Semarang-Batang:
- Manfaat right issue:
- Bagi perusahaan:
- Memiliki tambahan kemampuan keuangan untuk mendukung pembangunan ruas-ruas jalan tol baru yang menjadi prioritas Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
- Meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
- Meningkatkan daya saing perusahaan untuk terus dapat mempertahankan pangsa pasar mayoritas pengelola jalan tol di dalam menghadapi MEA.
- Bagi Pemerintah:
- Memastikan terwujudnya pembangunan ruas-ruas jalan tol yang menjadi prioritas Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019.
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan pergerakan barang dan jasa, mempercepat waktu distribusi orang, barang, dan jasa sekaligus menurunkan biaya logistik regional maupun operasional.
- Mempercepat perkembangan wilayah pada koridor jalan tol dan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah yang dilalui jalan tol baru.
- Meningkatkan pendapatan asli daerah berupa PBB seiring dengan naiknya NJOP wilayah sekitar jalan tol.
- Penyerapan tenaga kerja untuk 19 proyek jalan tol baru JM pada masa konstruksi.
- Menurunkan tenaga kerja untuk 19 proyek jalan tol baru JM pada masa konstruksi biaya pemeliharaan pada jalan arteri non tol dengan terdistribusinya sebagian kendaraan melalui jalan tol.
- Bagi perusahaan:
- Rencana jadwal right issue:
- Kegiatan pembentukan tim dan proses pengadaan:
- Kick off meeting tim right issue 1 Agustus 2016.
- Persetujuan Menteri BUMN/penetapan PPE dan KH 15 September 2016.
- Proses right issue:
- Persetujuan komite privatisasi 29 Juli 2016.
- Penerbitan PP.
- Kick off meeting 1 Agustus 2016.
- RUPS 24 Oktober 2016.
- Surat Pernyataan Efektif dari OJK 24 November 2016.
- Recording date 6 Desember 2016.
- Periode perdagangan HMETD dimulai 8 Desember 2016.
- Periode perdagangan HMETD berakhir 16 Desember 2016.
- Akhir pembayaran pemesanan saham tambahan 20 Desember 2016.
- Pembeli siaga melaksanakan kewajibannya 21 Desember 2016.
- Laporan hasil penawaran umum terbatas kepada OJK 27 Desember 2016.
- Kegiatan pembentukan tim dan proses pengadaan:
- Perubahan paparan APBN dan APBN-P 2016:
- Covenant yang terlampaui APBN 2016 DER, APBN-P 2016 ICR, pertimbangan hak minoritas masuk ke dalam perhitungan ekuitas dalam pengajuan PMN pada APBN 2016 sehingga DER pada pengajuan APBNP 2016 lebih baik.
- Alokasi dana APBN 2016 3 ruas potensial sepanjang 176,6 km (dengan basis Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek II), APBN-P 2016 3 ruas Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek II, pertimbangan permintaan DPR untuk menyebutkan ruas jalan tol yang mendapat PMN.
- Proyeksi keuangan APBN 2016 16 proyek jalan tol baru dan berbasis laporan keuangan prognosa 2015, APBN-P 2016 19 proyek jalan tol baru dan berbasis laporan keuangan audited 2015, pertimbangan update dengan kondisi terkini.
- Kesimpulan:
- Pembangunan jalan tol merupakan upaya peningkatan infrastruktur untuk kemudahan, kelancaran, dan efisiensi pergerakan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
- PT Jasa Marga (Persero), Tbk dalam rangka turut berpartisipasi dalam mendukung percepatan perwujudan RPJMN Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan 19 proyek jalan tol baru.
- Pembangunan 19 proyek jalan tol baru akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka pandang. Oleh karena itu, penyertaan modal negara akan berdampak positif, baik untuk Negara maupun Perseroan.
- Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Jasa Marga (Persero), perlu penerbitan saham baru sebesar Rp1,79 Triliun yang terdiri dari Rp1,25 Triliun PMN dari Pemerintah pada APBN 2016 dan Rp0,54 Triliun dari Publik.
- Mohon dukungan DPR untuk menyetujui usulan PMN dalam APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp1,25 Triliun dan pelaksanaan right issue kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM