Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Tanggal Rapat: 27 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: PT. PLN, PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Pada 27 Juni 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom mengenai Kinerja dan Kontribusi Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Nyoman Dhamantara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Bali pada pukul 10:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: samahitawirotama.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
PT. PLN, PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Setiap tahun, layanan telepon dan sms turun 30%. Namun, Telkom berusaha terus memaksimalkan pendapatan.
- Kinerja saham Telkom juga selalu naik dibandingkan bursa efek Indonesia.
- Telkomsel merupakan operator pertama yang siap mendukung 5G di Indonesia.
- Selain jaringan, Telkom akan memperkuat SDM dengan pembangunan manusia, sistem, dan organisasi yang lebih baik.
Dirut PT. Telkom
- Kinerja saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir menjadikan harga saham tumbuh positif 51,7% dibandingkan dengan Juni 2014 dan pertumbuhan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan BEI.
- Per tanggal 25 Mei, Telkomsel berada di nomor 10 dalam urutan valuasi saham perusahaan telekomunikasi Asia Pasifik. Saham Telkom ini lebih dihargai ketimbang yang lainnya.
- Telkomsel adalah salah satu penyedia utama 5G.
- Sudah dilakukan demo di Asian Games kemarin untuk mempertunjukkan 5G.
- Potensi spektrum yang dapat digunakan di Indonesia adalah 700 mhz, 2600 Mhz, 3500 Mhz, dan 2600 Mhz.
- Kesiapan Telkomsel untuk 5G secara umum memerlukan investasi baru, cakupan fiber menyeluruh, cakupan terdepan, dll.
- Telkom juga berupaya mengembangkan SDM dalam era digital ini.
- Pada prinsipnya Telkom sudah terhubung dari Eropa sampai Amerika.
- Untuk memanfaatkan digital, Telkom juga sudah kerjasama dengan Kominfo untuk membuat berbagai program.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT. PLN
- Kinerja keuangan perusahaan sampai Triwulan 1 memiliki aset yang mencapai Rp1.500.069.000, meningkat dari 2018 yang asetnya sebesar Rp1.492.000.000.
- Dari Desember 2015-Maret 2019 secara kumulatif terdapat penambahan pinjaman sebesar Rp160,7 Triliun.
- Pertumbuhan penjualan 2018 lebih baik dari 2017, yaitu sebesar 5.15%.
- Bauran energi bahan bakar minyak terus menerus mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 59,91%.
- Mulai tahun 2016, PLN menerapkan perhitungan dan pencatatan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) berbasis sistem informasi untuk mendapatkan tingkat akurasi pencatatan yang lebih baik.
- Kontribusi PLN ke Negara dari tahun 2015-Triwulan 1 2019 meningkat signifikan. Kontribusi signifikan PLN selam 2015 hingga Triwulan 1 sekitar Rp319.37 Triliun antara lain:
- Selama tiga tahun terakhir (2015-2018), besarnya subsidi menjadi sekitar Rp50 Triliun per tahun dimana sebelumnya subsidi listrik sekitar Rp100 Triliun per tahun, sehingga Negara berhemat sekitar Rp191,57 Triliun.
- Kontribusi total pajak dari 2015-Triwulan 1 2019 sekitar Rp119,3 Triliun.
- Kontribusi dividen dari 2015-Triwulan 1 2019 sekitar Rp8,5 Triliun.
- Realisasi pengembangan bisnis perusahaan dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 dan tahun 2016 telah semuanya terserap. PMN tahun 2015 dengan pagu Rp5 Triliun semuanya terserap. PMN tahun 2016 dengan pagu Rp23,56 Triliun juga semuanya terserap.
- Meningkatkan daya saing industri (190 negara) melalui kemudahan mendapatkan listrik:
- Indikator kemudahan berusaha turun dari peringkat 72 di tahun 2018 menjadi 73 di tahun 2019:
- Starting a business naik dari peringkat 144 di tahun 2018 menjadi 134 di tahun 2019.
- Dealing with construction turun dari peringkat 108 di tahun 2018 menjadi 112 di tahun 2019.
- Registering property naik dari peringkat 106 menjadi 100 di tahun 2019.
- Getting electricity naik dari peringkat 38 menjadi 33 di tahun 2019. Dalam ease of doing business semakin membaik peringkatnya. Membuktikan bahwa pelayanan yang semakin baik.
- Paying taxes naik dari peringkat 114 di tahun 2018 menjadi 112 di tahun 2019.
- Getting credit naik dari peringkat 55 di tahun 2018 menjadi 44 di tahun 2019.
- Protecting minority investors turun dari peringkat 43 di tahun 2018 menjadi 51 di tahun 2019.
- Trading across borders turun dari peringkat 112 di tahun 2018 menjadi 115 di tahun 2019.
- Enforcing contracts turun dari peringkat 145 di tahun 2018 menjadi 146 di tahun 2019.
- Resolving insolvency naik dari peringkat 38 di tahun 2018 menjadi 36 di tahun 2019.
- Indikator kemudahan berusaha turun dari peringkat 72 di tahun 2018 menjadi 73 di tahun 2019:
- Sampai dengan Triwulan 1 2019, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,55 meningkat dari tahun 2018 sebesar 98,3% dan tahun 2017 sebesar 95,35%.
- Pada Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, terdapat penambahan kapasitas pembangkit 16,76 GW dengan porsi terbesar adalah PLTA 48% dan PLTP 27%, PLTM 9%, PLTS 6%, PLTB 5%, dan PLT Bio/Sa 5%. Sampai dengan Mei 2019, bauran energi untuk EBT sendiri mencapai 13,4% dimana porsi terbesar dari PLTA dan PLTP.
- Progres pembangkit program 35.000 MW berdasarkan fase PLN dan IPP:
- 35,4 GW = 8,8 GW + 26,6 GW.
- Total yang sudah terkontrak dan PPA sebesar 33.251,4 MW.
- Project issue dalam program 35.000 MW:
- Inisiasi:
- Perlu sinkronisasi penetapan proyek yang masuk dalam RKAP dengan mempertimbangkan RUPTL tahun berjalan dan usulan RUPTL tahun berikutnya.
- Perencanaan:
- Permasalahan spesifikasi teknis:
- Unforeseen condition dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan saat proses perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan VO.
- Modifikasi desain dan amandemen yang memerlukan waktu.
- Permasalahan spesifikasi teknis:
- Pra pelaksanaan:
- Permasalahan proses pengadaan:
- Konstruksi tertunda karena pelelangan gagal/harus diulang.
- Permasalahan status izin lingkunga.
- Diperlukan addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menyesuaikan dengan lokasi proyek yang berada di dua desa.
- Permasalahan proses pengadaan:
- Pelaksanaan:
- Permasalahan kontraktual pada tahap konstruksi:
- Diperlukan pembahasan dan pembuatan amandemen yang memerlukan waktu karena klaim terkait kebutuhan kondisi lapangan yang belum diatur dalam kontrak existing.
- Progres kontraksi terlambat karena permasalahan sumber daya kontraktor (keuangan, peralatan, SDM dan kemampuan teknis).
- Adanya kondisi force majeure yang memerlukan tambahan waktu.
- Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan:
- Penggunaan lahan milik institusi dan BUMN memerlukan penyiapan dokumen legal yang prosesnya memerlukan waktu.
- Permasalahan sengketa lahan/gugatan yang memerlukan proses/penyelesaian secara hukum menghambat pelaksanaan konstruksi.
- Permasalahan kontraktual pada tahap konstruksi:
- Penyelesaian:
- Isu kontinuitas pasokan energi primer (perlunya kepastian penyediaan batubara oleh PLN).
- Inisiasi:
- Pada Januari 2015, 11 dari 22 sistem besar kelistrikan mengalami pemadaman karena defisit daya pembangkit. Tetapi sekarang, defisit daya pembangkit untuk sistem besar kelistrikan sudah tidak ada karena cadangan pembangkit sudah cukup. Jika pun ada pemadaman, dikarenakan ada hal, yaitu:
- Pemadaman terencana, yaitu disebabkan karena adanya pemeliharaan pembangkit/jaringan yang mengharuskan adanya pemadaman demi kehandalan pasokan.
- Tidak terencana, yaitu disebabkan karena adanya gangguan/force majeure yang mengakibatkan pemadaman.
PT. Pertamina
- Pembangunan NGRR Tuban adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM untuk area Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur, serta mengurangi ketergantungan atau impor dan meningkatkan daya supply secara nasional.
- Mengenai update PES, masih dalam proses penyelesaian outstanding klaim, dan telah menyelesaikan 46 dari 47 klaim dari counterparties.
- Agreed and settled: 44 counterparties, yaitu:
- Acer.
- Arcadia.
- BP.
- Bruneishell.
- Cargill.
- Chevron.
- Concord.
- Energy Alliance.
- ENI.
- ENOC.
- GS Caltex.
- Gunvor.
- Hin Leong.
- Itochu.
- Kernel Oil.
- KMG.
- Lukoil.
- Mercuria.
- Mitsubishi.
- Pelco.
- Petrobras.
- PertoChina.
- Phillips 66.
- PNOC.
- PPT.
- PV Oil.
- S-Oil.
- Shell.
- Sinopec.
- SK International.
- SOCAR.
- Sonangol.
- Sonatrach.
- Totai.
- Toyota.
- Tranfigura.
- Vitol.
- CNOOC.
- Hyundai.
- SK Co.
- PetroChina HK.
- SPC.
- Unipec (partially selmed).
- Sinechern.
- PTT.
- SOMO.
- Pending: Gold Manor International.
- Agreed and settled: 44 counterparties, yaitu:
- Ada beberapa isu keamanan migas di Pertamina, antara lain di susu eksplorasi dan eksploitasi seperti pencurian crude, isu lingkungan dan sosial, illegal drilling dan tapping, sabotase, dan terorisme. Dari sisi distribusi, diantaranya pencurian di laut, kencing, modifikasi tangki, serta penggunaan tangki tidak sesuai peruntukannya. Dari sisi pengolahan pencurian minyak, isu sosial dan premanisme, unjuk rasa, sabotase dan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina telah meningkatkan keamanan diantaranya bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk membantu menjaga wilayah Pertamina sebagai objek vital, pelaksanaan inspeksi mendadak, penambahan personil di titik rawan.
- Mengenai program pencampuran dan penyaluran, campuran minyak nabati jenis Biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 20% (B20).
- Berdasarkan penunjukkan oleh Dirjen Migas, telah dilaksanakan pencampuran B20 di 29 titik serah Terminal BBM PT. Pertamina dan hasil pencampuran tersebut juga disalurkan kepada TBBM-TBBM/PT Pertamina Lainnya. Dengan demikian, di tahun 2019 ini 115 TBBM telah menyalurkan B20.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM