Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
Tanggal Rapat: 20 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 7 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri BUMN
Pada 20 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Faisol Riza dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 10:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri BUMN
- Realisasi DIPA Tahun 2019 sebesar Rp202,6 Miliar atau 97,2% dari anggaran DIPA sebesar Rp208,3 Miliar, dengan realisasi sebagai berikut:
- Realisasi belanja barang sebesar Rp129,81 Miliar atau 96,2% dari pagu belanja barang sebesar Rp134,88 Miliar
- Realisasi belanja pegawai sebesar Rp57,73 Miliar atau 98,9% dari pagu belanja pegawai sebesar Rp58,35 Miliar
- Realisasi belanja modal sebesar Rp14,97 Miliar atau 99,6% dari pagu belanja modal sebesar Rp15,02 Miliar.
- Kemneterian BUMN ada 7 agenda pembangunan RPJMN, yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenajangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya asing, Revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik. - Kemneterian BUMN memiliki 5 prioritas, yaitu:
- Nilai ekonomi dan sosial untuk indonesia, untuk meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan energi dan kesehatan.
- Inovasi model bisnis, restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.
- Kepemimpinan teknologi, dapat memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytics, big data, artificial intelligence dan lain-lain.
- Peningkatan investasi, untuk mengoptimalkan nilai asset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
- Pengembangan talenta, mengedukasi dan melatih tenaga kerja mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesional tata kelola dan sistem seleksi SDM.
- Dari lima sekala prioritas terkait dengan inovasi model bisnis, Kementerian BUMN sangat mengharapkan para pengendali atau pimpinan BUMN harus punya focus bisnis daripada masing-masing bisnisnya dan Kementerian BUMN berharap bisa ekspert dibidangnya dan bisa bersaing secara sehat.
- Tingkat kemacetan mikro sangat keil hanya 0,01-0,05 dibandingkan dengan koorporasi yang lebih besar, contohnya seperti Pertamina kita mengurangi import igas karena Pertamina harus ada value edit dari Pertamina itu sendiri.
- Bahwa hasil dari BUMN yang akan dikontriibusikan lagi kepada masyarakat, berbeda dengan swasta yang nilai dari defiden kepada Negara yang tidak dilaksanakannya. Terkait dengan perkembangan teknologi banyak sekali bisnis model didistribusi bisnis modelnya tidak berjalan.
- Menteri BUMN sedang berusaha agar dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Jepang, tentu dengan kerjasama jangka panjang dan akhirnya ada pusat training akan sesuai dengan standar Jepang. Sedangkan terkait dengan perkembangan talenta, Kementerian BUMN melakukan dengan bagaimana anak-anak muda yang kita coba dapat link and match yang sesuai dengan kebutuhan BUMN, karena ini tidak mudah dan Kementerian BUMN akan terus berusaha.
- Rencana trasnformasi Kementerian BUMN memiliki7 program untuk saat ini dan rencana trasnformasi, sebagai berikut:
- Focus BUMN, pada saat ini adalah BUMN memegang peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik, sedangkan untuk rencana trasnformasi akan melakukan klasifikasi BUMN berdasarkan nilai ekonomi, pelayanan publik, atau keduanya.
- Dinamika portofolio, pada saat ini mengutamakan prinsip mempertahankan perusahaan meskipun perusahaan dalam keadaan tidak sehat, sedangkan untuk rencana transformasi Keenterian BUMN dapat menutup, menggabungkan, atau membentuk kemitraan strategis.
- Penanganan proyek strategis, pada saat ini pelaksanaan pembiayaan PSO menjadi tanggung jawab BUMN, sedangkan untuk rencana transformasi BUMN tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan PSO melalui formulasi pendanaan pemerintah.
- Pembangunan ekosistem, pada saat ini akan berfokus pada sinergi antar BUMN, dan rencana transformasinya akan emmbangun ekosistem yang sehat dengan kolaborasi antara BUMN, BUMNIS, BUMDes, Swasta dan mitra strategi
- Tata kelola, pada saat ini Kementerian BUMN hanya menentukan pimpinan, sedangkan startegi bisnis dan tugas-tugas khusus diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perusahaan, untuk rencana transformasinya Kementerian BUMN menentukan pimpinan dan modl bisnis setiap klaster BUN.
- Inovasi dan kepemimpinan teknologi, pada saat ini bahwa inovasi dan kepemimpinan teknologi
tidak merta karena dijalankan sendiri-sendiri dari BUMN, sedangkan untuk rencana transformasinya Kementerian BUMN akan membentuk pusat inovasi teknologi - Pengelolaan talenta, pada saat ini adanya kesenjangan kompetensi talenta antar BUMN karena tidak meratanya pengembangan bakat, sedangkan pada rencana transformasinya akan menerapkan standarisasi pengembangan bakat sitem rotasi dan program penugasan utuk mid-level management antar BUMN.
- Kemarin bahwa adnya laporan bahwa adanya beberapa kali di BUMN ada penugasan tetapi ketika sudah selesai tugas dan ingin untuk kembali itu tidak bisa dikarenakan kehilangan granding dalam sistem kerjanya, untuk itu Kementerian BUMN sedang melakukan struktur organisasi yang ramping, padat dan akan pembentukan strategic delivery unit . Kementerian BUMN masih menunggu satu
Deputi lagi yaitu Deputi SDM, karena SDM adalah perubahan yang sanagt penting untuk Kementerian BUMN dan prosesnya ini kurang lebih satu bulan. - Metric performa Kementerian BUMN untuk laba bersih meningkat 50% dan kontribusi pada pendapatan Negara meningkat 50%
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM