Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian

Tanggal Rapat: 21 Mar 2023, Ditulis Tanggal: 24 Mar 2023,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Perekonomian

Pada 21 Maret 2023, DPR-RI melaksanakan Rapat Paripurna dengan Menteri Koordinator Perekonomian tentang Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Puan Maharani dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10.07 WIB. (Ilustrasi: Hukum Online)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perekonomian
  • Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di masa pandemi covid-19 telah transformasi menjadi fondasi kuat membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian saat pandemi Covid-19.
  • Bank Dunia melaporkan Pada bulan Desember 2022 pasca undang-undang Cipta kerja diterbitkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Floren direct investment di Asia Tenggara di tingkat PMA meningkat hampir 30% dalam 5 triwulan dan setelah diterbitkannya undang-undang Cipta kerja dibandingkan dengan PMA 5 triwulan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan.
  • Hal ini menunjukkan bahwa investor merespon positif hadirnya undang-undang Cipta kerja demikian pula OSCD melaporkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengurangi hambatan untuk investasi.
  • Aspek positif hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh pemerintah terlebih situasi perekonomian yang dilanda ketidakpastian. Berbagai turunan Cipta Kerja menjadi program dan kebijakan yang mempercepat pemulihan perekonomian pasca Covid 19.
  • Proses perizinan yang terintegrasi melalui online single submission mampu memproses birokrasi dan perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian.
  • Data BKPM Agustus 2021 sampai dengan Maret 2023 OSS telah menerbitkan 3.662.026 nomor induk berusaha. Pada usaha mikro 95% / 3.476.114, usaha kecil 3,7% / 136.000, usaha besar 0,8% / 30.982, dan usaha menengah sebesar 0,5% atau 18.142.
  • Hal ini adalah sejarah baru, pemerintah memberikan legalitas bagi usaha mikro dan kecil dalam jumlah yang besar yang sebelumnya masih dalam sektor informal dengan data rasio PMDN 99,64% dari jumlah perusahaan dan PMA 0,36%.
  • Di konteks kegentingan memaksa penetapan Perppu dapat disampaikan sebagai berikut yaitu putusan MK nomor 91 PUU 18/2020 memberi kesempatan pada negara untuk melakukan perbaikan prosedur dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun tidak boleh dibuat membuat kebijakan strategis yang berdampak luas dan pembentukan peraturan pelaksanaan yang baru.
  • Situasi kegentingan memaksa karena putusan MK Nomor 91 PU-18 2020 perlu untuk segera dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka upaya adaptasi dengan situasi global sulit dilakukan.
  • Perppu dipilih karena negara menempuh proses pembentukan perundang-undangan tidak secara business as usual. Maka negara berhadapan dengan waktu dan birokrasi untuk pembentukan peraturan undang-undang dan tentu situasi ini berlangsung pada kelompok UMK, kelompok masyarakat rentan karena tentu dampak ketidakpastian dampak ketersediaan lapangan kerja ini menjadi hal yang sangat penting.
  • Perppu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada kita berhadapan dengan persoalan.
  • Perppu Cipta Kerja mencegah persoalan menjadi luas dan kerentanan perekonomian global yang berdampak kepada perekonomian nasional.
  • Tentunya perlu kita hindari the perfect storm akibat daripada pertumbuhan ekonomi. Persoalan bank-bank digital yang bermasalah di Amerika tentunya perlu direspons secara cepat. Pada Covid-19 belum selesai dan tentu ini perlu diselesaikan.
  • Tentunya kita melihat berbagai dampak perekonomian juga mulai bisa diredam dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang kebijakannya tentu mengacu kepada undang-undang Cipta Kerja antara lain investasi melalui soft rent well fund juga kesejahteraan masyarakat melalui bank tanah.
  • Pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan yang responsif dan penjelasan pemerintah tentunya telah dibahas dalam rapat Panja.
  • Kami menghargai beberapa catatan fraksi. Juga Pemerintah mencatat apa yang menjadi catatan dari Fraksi Demokrat maupun Fraksi PKS yang menyatakan menolak untuk penetapan Cipta Kerja.









Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan