Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampun Pajak dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — DPR-RI Rapat Paripurna ke-69 dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 28 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 23 May 2021,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI
Pada 28 Juni 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-69 dengan Menteri Keuangan mengenai Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampun Pajak dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ade Komarudin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 10.51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat ini dihadiri oleh 298 Anggota DPR-RI. (Ilustrasi : kabar24.bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Undang-Undang Pengampunan Pajak diharapkan menjadi momentum untuk lebih baik ke depan, pembayaran pjak menjadi lebih baik, valid dan terintegrasi.
- Menteri Keuangan berharap rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah dapat segera dibahas.
- Pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan dan Rancangan Undang-Undang Perbankan yang merupakan sistem utama.
- Pokok-pokok bahasan dalam Undang-Undang Pengampunan ada 10 bahasan.
- Secara garis besar pokok-pokok yang diatur dalam pengampunan pajak adalah subjek pajak, objek pajak, tarif dan investasi.
- Saat ini, pemerintah sedang menyusun aturan pelaksanaan demi menjamin pelaksanaan pengampunan pajak.
- Peran dari masyarakat penting agar peraturan terimplementasikan.
- Kementerian Keuangan mengucapkan terimakasih kepada Komisi 11 DPR-RI, Paripurna DPR-RI dan seluruh Anggota DPR-RI.
- Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 dilakukan pada awal Juni.
- Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan penyelesaian rancangan undang-undang.
- Pertumbuhan 5,2%, tingkat suku bunga 5,5% dan inflasi 4%.
- Pendapatan negara dan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp.1786,2 Triliun dan belanja negara Rp.2.082,9 Triliun.
- Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintah salah satunya mengeluarkan kebijakan tax amnesty.
- Kesepakatan lain antara pemerintah dan DPR-RI dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 yaitu menyesuaikan defisit sebesar Rp.296 Triliun.
- Berdasarkan target devisit anggaran, maka pendapatan biaya negara sebesar Rp.1.256 Triliun.
- Pemerintah akan melakukan penghematan untuk operasional maupun belanja produktif.
- Pemerintah akan mencapai dukungan prioritas penegakan perpajakan.
- Pemerintah akan memanfaatkan sisa-sisa surat negara untuk membayar defisit.
- Pemerintah akan memanfaatkan dana SAL dan SBN untuk biayai perubahan target defisit.
- Dana yang ditransfer ke desa untuk pertama kali lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemerintah pusat.
- Pengajuan rancangan undang-undang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional.
- Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang telah diperiksa BPK-RI.
- Laporan keuangan pemerintah pusat telah diperiksa BPK-RI dan mendapat opini wajar dengan pengecualian.
- Substansi pelengkap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari pemerintah, yaitu berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK-RI.
- Mulai tahun 2015 pemerintah menetapkan standar akutansi bersifat aktual.
- Laporan keuangan terdiri dari 7 bahasan.
- Realisasi pendapatan negara 85,6%.
- Realisasi belanja negara Rp.1806 Triliun atau 91,7%.
- Realisasi pendapatan anggaran negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP dan hibah.
- Defisit anggaran Rp.258 Triliun dan silpa Rp.24,6 Triliun.
- Berdasarkan analisis defisit anggaran sebesar Rp.298,5 Triliun.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI