Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers
Tanggal Rapat: 3 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 11 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat
Pada 3 Juli 2018, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Satya Widya Yudha dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pukul 15:24 WIB. (ilustrasi: bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Farida Dwi Cahyarini, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Ada penurunan pembagian belanja pegawai karena beberapa telah pensiun. Saat ini, pegawai berjumlah 3.250 orang dan mungkin ada penambahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.
- Saat ini, belanja barang sebesar 21% dan belanja pegawai 49,4%. Fokus utama pembangunan 2019 adalah meneruskan Palapa Ring, akses internet, program 1.000 startup, UMKM go-online, dan petani-online.
Semuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Target pembangunan yaitu 1.000 startup dan berkoordinasi dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com untuk mendorong UMKM menjual produknya secara online.
- Terkait dengan sertifikasi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika RI akan mengeluarkan satu aturan untuk membuat mekanisme suatu identitas yang dapat diverifikasi.
- Fasilitasi Next Indonesia Unicorn yaitu program ini merupakan upaya untuk menciptakan market place yang lebih terstruktur dan tertata bagi para startup untuk bertemu investor dalam upaya memperoleh pendanaan. Tujuannya untuk menampilkan Indonesia berikut startup pada investor global dan nasional agar dapat memperoleh pendanaan pada level Unicorn.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendidik siapapun yang akan membuka startup mulai dari mentor hingga akhirnya masuk inkubator. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan injeksi dana hingga ada investor yang tertarik.
- Selain mengembangkan startup, juga sedang menginstall satu sistem untuk menindaklanjuti konten ilegal seperti situs pornografi. Tak hanya itu, bersama dengan KPU dan Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengawasi situs-situs yang menyebarkan berita bohong menjelang Pilkada.
Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Ada empat kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:
- Sosialisasi program pemerintah;
- Literasi kepada masyarakat tentang program pemerintah;
- Kampanye program;
- Menyusun narasi;
- Untuk nation branding.
- Direktorat Jenderal IKP melakukan strategi digitalisasi untuk sosialisi dan literalisasi kepada masyarakat soal program pemerintah. Selain itu, Direktorat Jenderal IKP juga mendukung program e-commerce dan penguatan nilai kebangsaan serta membangun newsroom. Untuk literasi program strategis, dibutuhkan anggaran sebesar Rp50 Miliar.
- Direktorat Jenderal IKP membangun indonesia.go.id untuk mencerminkan Indonesia baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta program prioritas pemerintah.
Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp51.381.082.000 dengan realisasi Rp22.333.803.113. Pagu anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.153.048.788 hingga menjadi Rp53.534.130.788. Kenaikan anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu pengawasan siaran Pemilu.
- Program prioritas KPI pada 2019 adalah:
- Rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran seperti (1) melaksanakan evaluasi dengar pendapat; (2) melaksanakan forum rapat bersama; dan (3) melaksanakan evaluasi uji coba siaran.
- Pengawasan lembaga penyiaran seperti (1) lembaga penyiaran berjaringan (16 TV), lembaga penyiaran berlangganan (15 TV), lembaga penyiaran radio (25 radio); (2) pengawasan penyiaran Pemilu Tahun 2019 serta koordinasi dengan KPID dan lembaga terkait; dan (3) survei indeks kualitas program siaran TV di 12 kota dan provinsi.
- Literasi media serta sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) seperti mendirikan sekolah sebanyak 12 angkatan dengan total 360 peserta. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang yang terdiri dari SDM lembaga penyiaran dan masyarakat peduli penyiaran.
Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp17.312.774.000 dengan serapan per 30 Juni 2018 sebanyak Rp6.604.038.254. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp22.544.269.321. Kenaikan dikarenakan terdapat program prioritas nasional dalam mendukung proses demokrasi dalam bentuk kegiatan workshop terkait liputan Pemilu sebesar Rp3,6 Miliar.
Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp16.750.702.000 dengan realisasi per Juni 2018 sebanyak Rp8.410.307.187. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp18,6 Miliar dan mengusulkan adanya tambahan program seperti keterbukaan informasi publik, asistensi Komisi Informasi Daerah dan pekan nasional keterbukaan informasi publik.
- Output yang diharapkan dari program tambahan KIP adalah grand design program kerja KIP untuk 10 tahun ke depan, penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah dan badan publik yang terdiseminasikan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI