Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengendalian Narkoba di Lapas, Pengawasan Orang Asing dan Proses Penyeleksian Notaris — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Tanggal Rapat: 11 Apr 2018, Ditulis Tanggal: 11 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM→Yasonna Laoly

Pada 11 April 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengendalian Narkoba di Lapas, Pengawasan Orang Asing dan Proses Penyeleksian Notaris. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 11:15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : tirto.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM → Yasonna Laoly
  • Tahun 2015-2019 ada total 160 rencana undang-undang, 23 menjadi tanggung jawab pemerintah. Tahun 2015 ada yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 40 rancangan undang-undang, hanya 4 yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya yang belum selesai.
  • Tahun 2018 ada 9 rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif pemerintah.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dalam pembahasan. Kementerian Hukum dan HAM berharap agar 1-2 masa sidang bisa selesai, target sebenarnya Februari. Namun, sekarang agar sebelum kemerdekaan bisa selesai, sebagai hadiah berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah produk anak bangsa.
  • Ada kendala dalam pembahasan legislasi, yaitu adanya program penyusun ditetapkan pertengahan tahun sehingga menghambat, adanya ego sektoral, tetapi tetap menjadi tanggung jawab dan koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Luasnya materi yang dibahas sehingga pembahasan panjang.
  • Tahun 2018 ada 50 rancangan undang-undang. 9 menjadi tanggung jawab pemerintah, carry over-nya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terorisme.
  • Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Legislasi, Panitia Khusus dan Komisi 3 DPR-RI tetap bekerja sama agar pembahasan tiap rancangan undang-undang bisa dipercepat.
  • Dalam bidang permasyarakatan, pagu 2017 4,5 Triliun, realisasi 99,21%. Sementara keuangan di tahun 2018 pagu 4,7 Triliun, realisasi sejauh ini 28,11%.
  • Dengan penambahan, kinerja permasyarakatan diharapkan berjalan baik. Kementerian Hukum dan HAM terus menguatkan pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru.
  • Capaian program pembinaan tahun 2017-2018, indeks kepuasan masyarakat 93% di tahun 2017, triwulan pertama tahun 2018 sebesar 97%.
  • Ada beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu ulang tahun permasyarakatan tanggal 27 April 2018, Kementerian Hukum dan HAM akan launching layanan berbasis online remisi, sehingga memotong proses yang panjang.
  • Dengan layanan online, pelayan khususnya permasyarakatan dapat mempercepat pemberian hak masyarakat dan dengan layanan online, Kementerian Hukum dan HAM diharapkan pelayanan untuk masyarakat dapat mempercepat hak-hak masyarakat dan mengurangi pungutan.
  • Di beberapa tempat langsung memakai finger print dan datanya langsung keluar. Capaian diantaranya ada Asian Conference (ACFA) tahun 2018 dan pameran produk unggulan narapidana tahun 2018.
  • Hambatan pelaksanaan tugas dalam menghadapi masalah narkoba menjadi paling masalah klasik, Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan kualitas pegawai, menambah sarana prasarana sebagai solusi.
  • Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang akan terus ditingkatkan tergantung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  • Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan upaya karena dikritik jaringan di lapas, maka Kementerian Hukum dan HAM memperbaiki.
  • Pelarian narapidana sebanyak 34, tertangkap baru 12.
  • Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan bermanfaat maksimal jika pihak swasta yang terlibat betul-betul ikut bekerjasama mengikuti program Kementerian Hukum dan HAM.
  • Terkait tindakan terhadap org asing. Ada 380 tindakan kepada 175 orang.
  • Ada 386 tindakan terhadap orang asing, melibatkan 275 orang. Deportasi terbanyak Malaysia, Korea Selatan, India, Filipina dan Pakistan.
  • Kementerian Hukum dan HAM meresmikan kantor imigrasi berbasis HAM, jadi ada akses masuk untuk disabilitas dan lain-lain.
  • Kementerian Hukum dan HAM terbatas tempat, di Rudenim sudah padat. Mandiri sebanyak 5579 orang. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeripres diharapkan pemerintah daerah bisa membantu.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan