Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.
Tanggal Rapat: 29 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 3 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Tambang
Pada 29 Januari 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk. tentang kinerja perusahaan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Teguh Juwarno dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 9 pukul 10:30 WIB. (ilustrasi: bisnis.tempo.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN RI
- Kinerja klaster pertambangan mengalami peningkatan dan program pemerintah BBM satu harga sudah diselesaikan pada 2017.
- Saat ini, Freeport telah masuk dalam klaster usaha dan berada dibawah Kementerian BUMN RI. Bila ada saham negara, maka perusahaan khususnya Freeport akan mendapat tanda tersendiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa saham didefinisikan lebih dari 51%.
PT. Pertamina (Persero)
- Perusahaan sudah memperoleh pendapatan sebesar Rp42,86 Triliun pada 2017 atau meningkat 16% dibanding 2016. Namun untuk penganggaran CAPEX 2018, direncanakan sebesar USD5,59.
- Kendala dalam investasi adalah tantangan dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan investasi serta kapasitas project management and operational excellence masih perlu ditingkatkan. Selain itu, PT. Pertamina (Persero) telah resmi untuk Blok Mahakam dan kualitas BBM akan meningkat.
- Program BBM satu harga pada 2017 mencapai 54 titik, 2018 menurun hingga 50 titik dan 2019 direncanakan mencapai 446 titik. Terkait piutang perusahaan, PT. Pertamina (Persero).
PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
- Minat aluminium tinggi sehingga hampir seluruh industri otomotif membutuhkannya untuk mengurangi gas buang. Selain itu, perusahaan juga melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) terkait petroleum coke.
- Hambatan yang dihadapi, yakni:
- Dalam proyek Smelter Grade Alumina (SGA), sebagian kecil lahan belum terbebaskan dan banyak perusahaan pemerintah yang harus diselesaikan.
- Dalam proyek ekspansi smeiter, terdapat hambatan di sisi sumber energi yang kompetitif (memenuhi kriteria smeiter).
- Strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan, yakni:
- Dalam proyek SGA, mengusulkan lokasi proyek menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan Pelabuhan. Selain itu, mengusulkan proyek ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Dalam proyek ekspansi smeiter, mencari sumber energi yang kompetitif melalui beberapa opsi diantaranya pembangunan sendiri (cost center), akuisisi pembangkit yang ada dan investor eksternal.
PT. Bukit Asam Tbk.
- Dalam operasional tambang, akan berusaha melakukan perkembangan secara efisien dan dibandingkan dengan Desember yang alami kenaikan signifikan.
- Mempersiapkan project di 2017 yaitu peningkatan kemampuan kereta api dan new development railway dengan tujuan untuk memanfaatkan dan mengadakan pencadangan dengan baik.
- Terkait dengan pembangunan powerplan, sudah melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero). Selain itu, PT. Bukit Asam Tbk. memiliki kewajiban untuk supply batu bara dan kontribusi ke beberapa negara mengalami peningkatan.
- Mengenai utang, PT. Bukit Asam Tbk. tidak memiliki utang bank namun mempunyai cash senilai Rp4 Triliun. Lalu juga, PT. Bukit Asam Tbk. juga melakukan sinergi dengan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan PT. Aneka Tambang Tbk.
PT. Aneka Tambang Tbk.
- Kinerja keuangan secara kas sebesar Rp7 Triliun, utang senilai Rp12,6 Triliun dan ekuitas relatif masih sama di angka Rp18 Triliun. Sementara total pinjaman perusahaan sebesar Rp10,3 Triliun dan piutang perusahaan sejumlah Rp700 Miliar. Untuk CAPEX sebesar Rp1,07 Triliun dan OPEX sejumlah Rp6.73 Triliun.
- Terkait pengembangan penjualan emas, PT. Aneka Tambang Tbk. telah bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
PT. Timah Tbk
- Pendapatan PT. Timah Tbk. berfluktuasi namun pada triwulan III, mengalami peningkatan 44% dari 2016.
- Saat ini, total modal kerja sebesar Rp2,1 Triliun dan komposisi piutang sebanyak Rp1 Triliun. Pada 2017, perusahaan memperbaharui sistem pengelolaan penambangan rakyat dan membina masyarakat penambang di Bangka Belitung.
- Selain itu, perusahaan sedang berusaha mengejar ketertinggalan dalam teknologi solder dan salah satu hambatan adalah cadangan. Oleh sebab itu, PT. Timah Tbk. berusaha mengembangkan cadangan hingga ke Nigeria.
- Strategi perusahaan dalam mengatasi hambatan :
- Melakukan pengawasan dan pengamanan;
- Mengoptimalkan harmonisasi;
- Pemberdayaan aset potensial;
- Optimalkan PKBL dan CSR;
- Mengoptimalkan kuantitas dan harga jual logam rata-rata.
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
- PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. memiliki utang sebesar USD2,41 dan piutang sebanyak Rp2,7 Triliun.
- Dalam mengembangkan bisnis, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. bekerjasama dengan anak perusahaan.
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- Harga jual rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan suatu tren penurunan dari 2013-2015, namun pada 2016 mengalami kenaikan. Pada September 2017, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. mencapai 1,4 penjualan.
- Pada 2012-2014, kinerja keuangan, (laba dan rugi) mengalami penurunan.Lalu laba operasi sejak 2013-2015 masih negatif kemudian 2016-2017 sudah positif.
- Pinjaman jangka pendek mulai menurun di 2016 tetapi mengalami peningkatan karena menjadi bagian dari proyek yang dilaksanakan. Saat ini, piutang PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada posisi yang lancar dan rata-rata tiga bulan.
PT. PAL Indonesia (Persero)
- Bisnis PT. PAL adalah membangun kapal untuk perang maupun bisnis, perawatan kapal selam dan pembangunan.
- Kinerja operasional (aset dan ekuitas) selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan. Selain itu, pendapatan juga mengalami kenaikan serta kapal usaha naik juga.
- Meski demikian, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp395 Miliar disebabkan:
- Batal dan bergesernya kontrak alutsista pembangunan kapal baru dan perawatannya;
- Temuan rugi fiskal pada 2013;
- Beban keuangan perbankan sejak 2005-2009Rugi selisih kurs;
- Biaya masa lalu yang belum diakui sebagai beban.
- CAPEX yang didanai dari PMN pada 2015 sebesar Rp1,5 Triliun dan OPEX meningkat karena penjualan. Mengenai utang, tidak ada pinjaman baru baik dari perbankan maupun lembaga.
- Utang pada 2005 terjadi karena dari proyek-proyek yang membangun sehingga memberatkan PT. PAL Indonesia (Persero). Posisi utang saat restrukturisasi sebesar Rp2,4 Triliun dan saldo utang per Desember 2017 sebanyak Rp2,83 Triliun.
- PT PAL Indonesia (Persero) memiliki rencana pengembangan perusahaan yakni (1) peningkatan marketing excellence; (2) peningkatan operational excellence; (3) peningkatan human capital readiness; dan (4) strategic investment.
- PT PAL Indonesia (Persero) menepis isu telah terjadi overload dan fokus pada kapal kombatan. Bila kapal bukan kombatan akan diarahkan ke galangan kapal nasional lainnya dan PT. PAL Indonesia (Persero) berharap kesuksesan pada 2019 dan 2020
- Hambatan yang dihadapi, yaitu:
- Industri lokal belum berkembang;
- Kondisi bank abilitas perusahaan belum mendukung;
- Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan belum konsisten.
- PT. PAL Indonesia (Persero) menjalankan kerjasama dengan perusahaan lain.
PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
- PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menargetkan laba meningkat tiga kali lipat. Selain itu, perusahaan memiliki piutang yang belum terbayarkan sebesar Rp290 juta.
- Lalu, perusahaan akan melakukan evaluasi dalam penjualan pesawat. Selain itu, perusahaan memiliki empat portofolio bisnis yakni (1) pesawat terbang; (2) aerostructure; (3) MRO; dan (4) engineering service.
- Hambatan yang dialami yakni (1) keterbatasan SDM; (2) posisi keuangan; (3) kesulitan untuk N219; dan (4) penjualan produk pesawat komersial N119.
PT. Industri Kereta Api (Persero)
- Kinerja perusahaan dan rasio keuangan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Selain itu, perusahaan akan membangun pabrik di Banyuwangi untuk pengembangan lokomotif dan pertimbangan karena dekat dari pelabuhan
- OPEX meningkat dari tahun ke tahun serta total utang usaha per 31 Desember 2017 sebesar Rp1,9 Triliun dan piutang sejumlah Rp32 Miliar. Perusahaan juga melakukan supply kereta bandara dan mendapatkan PMN sebesar Rp1 Triliun.
- Perusahaan mencoba pasar domestik, ASEAN dan Afrika dan pada 2016, telah mendapatkan kontrak 150 kereta penumpang ke Bangladesh. Selain itu, perusahaan menginginkan untuk dapatkan penugasan sebagai integrator kereta teknologi terbaru (LRT).
- Hambatan untuk PT. Industri Kereta Api (Persero) yakni (1) beberapa pihak masih meragukan kinerja perusahaan; dan (2) resources masih belum banyak di dalam negeri.
- Terakhir, perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak Jepang terkait design terhadap kereta-kereta.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM